Krismon dan Era Reformasi
Selasa, 1 September 2015 ada dua kejadian menarik saat Presiden Jokowi menerima laporan dari Srikandi-9 yang merupakan Panitia Seleksi KPK dan pertemuan dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF), Christine Lagarde. Pansel KPK memberikan laporan hasil seleksi sedangkan pertemuan dengan IMF hanya berupa “courtesy visit”.
Selanjutnya pada Rabu, 2 September 2015, muncul artikel menarik Ekonomi 2015 dan Krisis 1997 yang ditulis Anwar Nasution, Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi UI, yang memberikan gambaran perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi 1997 yang dikenal dengan Krismon.
IMF mulanya dikenal saat Krismon 1998 dengan kedatangan Managing Director Michael Camdessus yang bertemu dengan (alm) Presiden Soeharto serta foto saat penandatanganan persetujuan untuk menerima bantuan (bail out program) dari IMF. Pasca Krismon dan memasuki era Reformasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai respon atas saratnya praktek KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) dalam birokrasi pemerintahan yang berdampak pada krisis perekonomian.
Belasan tahun reformasi berjalan, ternyata KPK masih terus dibutuhkan karena aroma KKN dan penyimpangan serta penggelapan masih berlangsung dan dapat menjadi picu krisis serta gejolak.
Gejolak dan Indikator
Dalam artikelnya, Anwar Nasution memberikan kajian “causal effect” berupa gejolak dan indikator perekonomian yang perlu ditangani. Tetapi tidak ada kebijakan ataupun upaya pemerintah untuk mengatasinya; bahkan justru menghabiskan energi dan waktunya untuk cekcok sendiri. Terbersit keraguan terhadap kondisi sektor keuangan dan perbankan serta posisi utang luar negeri dan ketidakdisiplinan dalam pengelolaan utang. Beberapa jalan keluar disampaikan Anwar Nasution antara lain koreksi dalam strategi makro, perbaikan pada koordinasi birokrasi agar tidak berantam melulu, serta beberapa hal yang menyangkut peran BUMN, swasta, peran pemerintah daerah dan penyerapan anggaran, masalah perijinan, praktek perdagangan. Usulan pelonggaran dan ekspansi kredit perbankan (lihat : Terobosan Suku Bunga Sebagai Antisipasi Krisis) perlu mendapatkan perhatian. Contingency plan (Rencana Cadangan) dalam hal “monetary support” diperlukan dengan membuka peluang mendapatkan bantuan berupa pinjaman lunak dari negara donor termasuk Amerika Serikat.
Khususnya utang swasta yang kemudian menimbulkan Resesi Neraca perlu ditangani secara serius karena selalu menimbulkan tekanan pada nilai tukar (lihat : Tidak Perlu Terpaku Kurs Tukar).
Mengutip pernyataan Presiden Jokowi usai bertemu Managing Director IMF, (kutipan) : “Tidak ada membicarakan soal bantuan atau pinjaman. Kalau kita ingin capital inflow yang besar ya melalui foreign direct investment, tidak ada lain.” Perlu pemahaman yang jernih atas utang dan FDI (Foreign Direct Investment). Dalam kondisi defisit anggaran yang diprakiran 2,2% dan sejalan dengan kebijakan stimulus pemerintah, tidak perlu gamang untuk berutang. Utang juga diperlukan untuk peningkatan “output” sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto).
Dalam upaya mendapatkan arus modal dalam jumlah besar (Capital Inflow), memang FDI merupakan pilihan. Tetapi jangan sesat paham bahwa FDI akan serta merta meningkatkan nilai tukar Rupiah. Juga, dalam mengundang penanam modal, layak untuk disaring agar tidak semata berlatar belakang mencari pasar (market oriented) tetapi yang berwawasan masa depan agar dapat menghasil produk unggulan yang memanfaatkan bahan mentah dari dalam negeri.
Trio Wanita yang berpengaruh dalam moneter dunia