[caption caption="Dok. Pribadi"]
[/caption]Operasi tangkap tangan yg dilakukan KPK terhadap terhadap karyawan APL dan seorang anggota DPRD DKI bernama Sanusi. Diharapkan menjadi pintu masuk kalangan penegak hukum terutama KPK. Agar lebih cermat dalam membongkar kasus ini.
Mengingat yang dihadapi adalah politisi yang cukup vokal. Terutama dalam hal menyuarakan kasus-kasus sumber waras, maka beliaulah yang sering berteriak dan sekaligus mendesak KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka. Bahkan sesama koleganya di DPRD sempat menyatakan didepan media punya rencana dalam sebulan mendatangi KPK sebanyak 2 kali.
Tetapi apa lacur rencana itu akhirnya berantakan setelah KPK menyatakan, jika seseorang akan ditetapkan menjadi tersangka minimal harus mempunyai 2 alat bukti dan untuk Ahok belum ditemukannya alat bukti tersebut.
Pernyataan singkat dan jelas, seolah membuat mereka yg tadinya ngotot, sekarang menjadi seolah patah arang.
Maka sejak saat itu berbagai isu soal RS SW ini bermunculan dengan bermacam logika pembenaran guna mempercepat mendukung bahwa Ahok seolah dia telah melakukan kesalahan di RS SW.
Opini agar Ahok harus dijadikan tersangka seperti tak ada habisnya. Walau banyak juga pihak yang menyangsikan akan argumen-argumen mereka. Tapi arah utk mendeskreditkan Ahok seolah tanpa henti.
Terkesan sepertinya bagai gempuran yg terencana, mulai dari beberapa selebritis sampai para penulis lepas, seolah tanpa malu-malu lagi utk mengatakan bahwa Ahok adalah tersangka utama.
Targetnya jika Ahok tersangka maka pencalonannya menjadi gubernur akan otomatis gugur. Jika Ahok gagal coba tebak arahnya kemana? Untuk itu maka marilah kita coba analisa satu persatu dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan raperda zonasi.
Lihat saja keadaan menjadi terbalik 180.derajat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang anggota dewan.
Yang tadinya anggota tersebut paling getol mengkritik Ahok, ternyata diam-diam dia telah bermain mata dengan raperda zonasi khususnya pada pasal yg berkaitan dengan peruntukan kawasan publik. Yang sebelumnya melalui raperda telah diusulkan oleh pemda (Ahok) sebesar 15%. Bahkan kabarnya Ahok tetap ngotot diangka inilah agar tetap diberlakukan. Sehingga pembahasan cenderung tertunda dengan berbagai alasan.
Cerita soal pembahasan hampir tak terdengar dari perhatian publik. Barulah setelah tertangkap tangan, kita semua menjadi terkaget-kaget.