Jebakan Munaslub, Golkar Akan di Akuisisi oleh Petualang, Wewenang Wantim Diperluas.
Awalnya setelah pidato rapimnas Golkar, ARB yang dianggap sebagai ketua umum versi munas Bali. Dalam pelaksanaa rapimnas tersebut dia mengatakan akan mendukung pemerintah dan segera akan mempercepat pelaksanaan munas minimal sebelum bulan puasa tahun ini yakni tahun 2016.
Pidato yang seolah memberi angin segar akan penyelesaikan konflik Golkar membuat pemerintah seolah semakin bersemangat dan semakin mempercayai keinginan dan niatan baik ini. Kalau memang betul niatan seperti apa yang dibicarakan dalam rapimnas tersebut. Maka sudah selayaknya kita mendukung kebaikan ini agar menjadi kebaikan bersama.
Keseriusan pemerintah dalam mencermati niatan baik ini ditunjukan atas keahadiran dalam penutupan rapimnas Golkar yang langsung dihadiri oleh wakil presiden Jusuf Kalla beserta menteri dalam negeri dan menkumham.
Dalam penutupan itu kembali dalam pidato penutupan ditegaskan lagi oleh ARB bahwa hasil rapimnas Golkar akan mendukung pemerintah dan akan segera mempercepat pelaksanaan munas. Walaupun dalam sidang-sidang komisi mayoritas DPD menolak diadakannya percepatan sidang tapi dengan catatan sebagian besar DPD menyerahkan keputusan munas, jadi atau tidak dilaksanakan, kepada ketua umumnya.
Pada titik ini dalam artian DPD menolak lalu menyerahkan keputusan kepada ketua umumnya. Bukanlah suatu penyataan yang cerdas, karena sudah pasti jika DPD tetap menolak tanpa embel-embel menyerahkan keputusan kepada ketua umumnya. Maka sudah pasti rencana munaslub tidak akan terwujud dalam artian munalub versi kepengurusan munas Bali. Maka efeknya bahwa resiko politik jauh akan lebih tinggi. Karena seperti kita ketahui sisi lain bahwa tim transisi yang dibentuk tetap akan melaksanakan munas jika andaikan munas Bali tetap menolak munaslub.
Dalam artian bahwa jika kamu (munas Bali) menolak untuk melaksanakan munaslub. Maka masih ada tim transisi yang akan melaksanakan munaslub tersebut. Dengan segala resiko dan konsekuensi yang harus diambil yakni Golkar harus diselamatkan walaupun ditetap ditolak oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai kepengurusan munas Bali.
Namun ditengah-tengah kegalauan ini, cepat-cepat penolakan DPD yang dilematis tersebut, telah di netralisir dengan kata-kata “ keputusan munaslub diserahkan kepada ketua umumnya” pernyataan yang mengesankan standar ganda. Tapi ya itulah namanya politik, selalu saling mencermati kemana lawan akan melangkah.
DPD-DPD se-Indonesia akhirnya sepakat ingin bertemu secara langsung kepada umumnya untuk menjelaskan maksud hati penolakan mereka dan menyerahkan keputusan kepada ketua umum. Tentu kita bisa membayangkan mereka-mereka yang menghadap hari itu untuk menemui sang ketua yang kabarnya hanya 30 menit menjelaskan maksud dan tujuan munaslub serta resiko-resikonya jika mereka menolak. Saat itu juga kabarnya DPD langsung manggut-manggut tanda menyetujui apa yang menjadi penolakan mereka selama ini.
Ingat hanya 30 menit memberi petunjuk?..Untuk seorang politisi yang biasa berdebat dan berargumen berjam-jam, maka dengan waktu yang teramat singkat tentu akan bertanya-tanya ada apa gerangan?
Apakah mereka-mereka (DPD-DPD) yang menghadap sudah terlebih dahulu dikondisikan harus yes man alias harus diam pada saat menghadap ketuanya. Atau memang sudah ketakutan karena adanya tekanan psikologis jika benar-benar serius menolak munaslub tersebut lalu DPD nya akan segera dibekukan dengan alasan melawan kebijakan partai?