Sepak bola di Indonesia sudah tidak lagi netral. Tempat netral yang dimaksud hanya berupa tempat-tempat publik, bukan pribadi. Selain kantor, hotel maupun lapangan merupakan tempat yang dianggap terbuka dan itulah unsur netralnya. Begitu juga dengan semangat sepak bola yang hendak dijalankan di Indonesia. Indonesia memang sudah dalam genggaman kapitalisme internasional, tak salah jika sosok pengendali MIFEE di Merauke pun kian menggenggam PSSI. Hancur lebur sudah. Sportifitas, fair play, sudah rancu.
Kepada Tempo.com, Senin, 12 Desember 2012, koordinator Timnas Bob Hippy di kediaman Arifin Ponigoro mengatakan Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bersama sejumlah pelatih timnas menggelar rapat selama dua hari di kediaman pengusaha Arifin Ponigoro di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rapat mengevaluasi kepelatihan dan pembinaan usia dini pemain. Alasan rapat di kediaman pengusa ini karena takut terganggu.
Suara kebenaran yang dilontarkan suporter persipura memang bikin getar pejabat PSSI pusat. Setelah kembali menelan pukulan telak dari AFC, kebohongan pun terkuak sudah. Sebelumnya PSSI mengklaim AFC yang coret Persipura, toh, setelah di klarifikasi langsung dari ACF bahwa PSSI lah yang minta persipura di coret, akhirnya ibarat menelan kata-kata sendiri, nasib terkini yang menimpa Johar Arifin dkk.
Bob mengatakan rapat sengaja digelar di kediaman Arifin Ponigoro agar tak ada gangguan. Sepanjang pekan lalu Kantor PSSI memang digeruduk para pendukung Persipura Jayapura yang menuding PSSI bertanggung jawab atas pencoretan Persipura dari Liga Champions Asia (ACL). "Saya tidak mau ada gangguan," katanya
Kenapa lari keluar dari markas anda? berani berbuat yah berani tanggungjawab dong. Dualisme kompetisi timbul akibat kelalaian pengurus PSSI terpilih di Solo ini tidak menyelenggarakan kongres untuk membahas nasib kompetisi. Akibatnya, sebagian klub hingga anggota eksekutif comitee PSSI menganggap statuta PSSI di Bali masih berlaku. Maka itu, ISL sah versi statuta Bali, sedangkan IPL disahkan sepihak oleh pengurus semata.
Parahnya lagi, kongres tentang kompetisi maupun badan liga yang sah belum dilaksanakan, rupanya kepengurusan pak Johar langsung terbang dengan kewenangan yang ada pada mereka. Ibarat ada desakan sponsor dibelakang mereka, tanpa perlu melalui mekanisme kompetisi yang berlaku selama ini, seakan balas jasa diutamakan terlebih dahulu.
Indonesia memang penuh dengan sampah intervensi diberbagai aspek. Bila saja penegakan hukum di kotori dengan kepentingan politik, demokrasi berakhir dengan kemenangan kapitalisme, sekarang penyelenggaraan liga di Indonesia sudah masuk rangkap tikus-tikus tak bermoral. Apakah perlu FIFA langsung berkantor di Indonesia demi mengarahkan sekaligus mendidik penyelenggaraan liga yang benar-benar mengedepankan sportifitas dan netralitas.
