Indonesia sebagai kepala Asean sekaligus tuan rumah bagi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Asean. Seperti biasanya, kegiatan KTT juga menghadirkan peninjau dari negara sahabat seperti Australia, Amerika, Cina, Korea, India dan Jepang. Berbeda dengan penyelenggaraan pertemuan tiga tahunan yang telah berjalan, pertemuan di Bali pada 17-18 November 2011, perhelatan ke 19 KTT berjalan disaat hangatnya masalah Papua akhir-akhir ini. Beberapa kalangan pun kwatir akan kehadiran presiden Amerika Serikat, terkait masalah Papua. Kekawatiran bahwa Amerika ingin Papua lepas dari Indonesia merupakan hal yang wajar-wajar saja, namun harus di pungkiri juga bahwa Amerika bukanlah pemegang nyawa orang Papua.
Bila kedatangan Obama dijaga ketat, sampai sejumlah penerbangan di bandara Bali dihentikan. Giliran kelompok ormas di Indonesia minta perketat Obama agar tidak bicara soal Papua. Kekawatiran kelompok yang manamakan diri Hisbutahir Indonesia ( HTI ) seakan semakin yakin bahwa intervensi AS terhadap Papua cukup riskan. Seperti yang dilansir AFP beberapa waktu lalu, Menlu AS prihatin akan masalah HAM di Papua. Dan sang menlu pun menekankan bahwa dia akan berada di Bali mendampingin Presidennya.
Nada desakan agar Obama bicara soal Papua datang dari HRW. Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011. Menurut Deputi Direktur Asia HRW, Elaine Person, Obama harus meningkatkan perhatiannya terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang menghukum orang-orang yang menyampaikan pandangannya secara damai mengenai politik, agama, dan lainnya di Papua dan kepulauan Maluku. Lanjut HRW, "Obama harus memberikan perhatian bahwa selama pasukan yang melakukan kekerasan diganjar hukuman hanya beberapa bulan di penjara sementara aktivis perdamaian dihukum bertahun-tahun, maka Papua tidak akan pernah percaya pada hukum di Indonesia," tutur Pearson.
Rupanya, lembaga HAM di AS ini tidak mempersoalkan kasus kerusuhan yang sedang melanda perusahaan Amerika di Papua " Freeport ", tetapi Pearson mengatakan Obama harus mendesak Yudhoyono untuk mulai memenangkan kepercayaan masyarakat Papua dengan membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik. Obama, kata Pearson, harus menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan tantangan utama di Indonesia seperti penyerangan terhadap kelompok penganut agama minoritas, hambatan dalam penyampaian pendapat secara merdeka, dan lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Papua.
Memangkas problem imperialisme di Papua memang tidak mudah. Kaum awam cenderung menganggap persoalan Papua hanya seputar urusan moralitas belaka, padahal akar konflik Papua selama ini diakibatkan oleh kekuatan kapitalisme yang kian menggurita di bumi cenderawasih Papua. Maka itu, Pernyataan kekwatiran baik dari HTI yang " takut " Papua dilepaskan oleh Amerika, maupun desakan HRW tentang situasi kemanusiaan di Papua yang harus dibicarakan di KTT ke-19 di Bali, rasanya terlalu jauh dari harapan penuntasan masalah Papua dari genggaman sistem imperialisme itu sendiri. Namun, blunder politisasi Papua tentunya akan muncul dari pernytaan keprihatinan negara-negara tertentu terkait persoalan kemanusiaan di Indonesia. Tentunya pemerintah sendiri sudah sigap mengantisipasi desakan negara luar yang tak bisa diduga muncul di arena KTT.
Obama tidak akan cabut Papua dari Indonesia karena Amerika masih menganggap Indonesia sebagai negara demokrasi yang " MANUT " kepada Amerika, sehingga peluang untuk menggeser Papua sendiri tidak bisa diharapkan. Disatu sisi, masalah Papua sampai detik ini pun masih disuarakan di tingkat organisasi-organisasi masyarakat ( NGO/LSM ) saja, dan belum ada negara resmi yang mengangkat soal Papua. Situasi semacam inilah, dikwatirkan bila isu Papua hanya dijadikan bahan gertak-menggertak antara negara-negara yang punya kepentingan di Papua selama ini dengan Indonesia.
Isu Papua merdeka selama ini hanya dijadikan kambing hitam untuk memperlancar pengamanan aset asing di Papua. Pengalaman Anggota Senator Amerika " Eni S Falaemofega " yang ngotot Papua merdeka punya niat tertentu terhadap Papua. Yaitu Amerika inginkan agar pemerintahan Indonesia memberi ruang bagi investasi Amerika di Papua.
Dan tentunya sudah dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lewat UU Mineral dan Batubara yang meneken perpanjangan kontrak freeport hingga tahun 2041. Ditambah lagi, presiden SBY menerima tawaran peningkatan investasi dari bos PT. Freeport Mc Morant di sela makan bersama pengusaha top Amerika di KTT APEC beberapa waktu lalu di Hawaii.