Soal Vanuatu, Deplu RI Gagal Paham

[caption id="attachment_328647" align="alignnone" width="632" caption="Foto olahan arki.papua"][/caption]

Sejak tahun 2011, Departemen Luar negeri Indonesia kerap umbar statemen terbuka bahwa salah satu Negara di kawasan Pasifik, Vanuatu yang akhir-akhir ini getol suarakan pembebasan Papua Barat itu, berniat kerjasama dengan Indonesia. Bentuk kerjasama berupa pembukaan dubes di Indonesia. Sampai pada pertemuan forum asian di Bali bulan ini pun, menlu keluarkan statemen yang sama.

Selama ini, hubungan kerjasama Indonesia-Vanuatu hanya sebatas lintas regionalisme saja. Indonesia sendiri masuk Vanuatu via Dubes mereka di Australia maupun Selandia Baru. Bahkan, keinginan kuat Indonesia bore (rayu) Negara Vanutu untuk kerjasama, namun tak pernah berhasil. Bagi Vanuatu, selama ini mereka melakukan hubungan regionalisme antara zona Pasifik dan Asia bahkan Eropa. Hanya sebatas itu.

Sementara Indonesia sendiri, sembari membawa agenda terselubung soal ingin redam isu Papua dengan ajak Vanuatu untuk kerjasama secara langsung tanpa menunggu hanya ketemu di forum-forum regional maupun internasional saja. Deplu Ri sendiri telah mencantumkan forum pembangunaan di pasifik seperti forum pemimpin pasifik (Pasifik Development Forum) dan Melanesian Spearhead groub sebagai bagian dari hubungan regional. Bahkan, Negara-negara pasifik menempatkan status Indonesia di organisasi mereka sebagai pengamat atau peninjau semata.

Apa yang bikin Indonesia gagal paham soal Vanutu?

Pertama, menyambut pasar bebas asia-pasifik tahun 2015, atas suruhan Amerika Serikat, demi menghimpun Negara-negara pasifik untuk masuk kedalam paket dagang bikinan AS (Trans Pasifik Patnership Agreement). Australia bersama Indonesia dibawah kendali USA berkerja untuk menyeret Negara itu kedalam lingkaran AS. Dalam arti bahwa AS ingin mengurangi pengaruh Cina di MSG yang sudah kuat.

Gagal kedua, statemen petinggi deplu RI justru sepihak karena pihak Vanuatu justru fokus tuntaskan masalah Papua Barat. Kolonialisme menjadi fokus utama pemerintahan Joe Natuman. Sebagaimana pidato PM Vanuatu 29 September 2014 bahwa dia telah berjanji disaat pemakaman DR. Jhon Ondowame bahwa perjuangannya demi menentukan nasib sendiri akan terus diperjuangkan sampai kolonialisme habis diberantas dimuka bumi (liha foto).

Deplu RI gagal tiga kali dalam beradu regulasi soal Papua Barat. Mereka pakai alasan otonomi khusus sebagai jawaban untuk Papua. Sebuah slogan yang nyatanya gagal meraup dukungan dan simpati dunia. Marketing otsus plus mislanya, laku dijual di eropa dan amerika, sementara di Papua Sendiri dan Indonesia justru tra laku. Itu artinya, diplomasi Indonesia soal Papua sudah dianggap tidak ada maknanya.

Dari tiga uraian diatas, cermin bahwa departemen luar negeri telah gagal paham soal konteks kerjasama regional bahkan gagal dalam melakukan diplomasi strategis menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Beraninya sama Negara kecil, hadapi Amerika, legowo saja?

Bila kampanye Indonesia diterima diluar negeri, tak akan ada ruang demokrasi yang begitu represif di sini. Wartawan asing masuk Papua ditangkap dan dijebloskan ke penjara, orang demo saja dibubarkan, apa-apa di Papua harus minta ijin militer Indonesia atas suruhan menkopolhukam dengan dalil bahwa itu bagian dari tindakan persuasive Negara dalam menjalankan keamanan. Belum lagi, regulasi Melanesian Spearhead Groub justru mendapat dukungan dari berbagai kalangan di Papua ketimbang otsus plus dari Jakarta.

Indonesia, khususnya deplu, atur dulu (baca: lancarkan diplomasi) demi kedaulatan ekonomi dan politik NKRI dari cengkraman imperialis Amerika lebih bermartabat ketimbang bikin kabur air upaya penyelesaian masalah Papua yang kini digalangkan oleh pemerintahan Vanuatu sejak era Kalosil hingga Joe Natuman.