Indonesia telah punya kabinet dari kalangan politisi dan korporasi. Tinggal dilantik saja, mereka dibungkus dalam sebutan wakil partai dan professional. Sebuah bayangan kemana arah negri berpenduduk ratusan juta tersebut kemana. Apakah sejalan dengan regulasi trisaksi yang dalamnya ada kemandirian? Jadi, Indonesia dirumuskan mandiri karena dua kekuatan baku ketemu dan kerja?
Cabe-cabean, sebuah pelabelan kepada anak baru gede (ABG) yang trada punya moral alias rusak moralitas mereka. Watak kekanan-kanakan karena dituding punya prilaku yang kerap mereka tunjukan akibat kerakusan dari perkembangan teknologi dan moderenisasi. Bagaimana dengan kabinet cabe-cabean?
Politisi bawa watak kepentingan golongan sedangkan korporasi bawa kepentingan pemodal. Keduanya bawa misi mengutamakan kepentingan tertentu tapi muncul sebagai pahlawan rakyat. Kue dari pesta demokrasi Indonesia berupa pemilu itu sudah dibagi-bagi, cabinet yang ditugaskan bekerja sudah dapat kue masing-masing. Rakyat mau bikin apa? Terima saja sebagai bagian dari pelimpahan wewenang melalui coblos mereka.
Lebih miris lagi, sebagian dari mentri tersebut berwatak neoliberal, sebagian lagi tra punya keberpihakan yang jelas, alias professional. Mereka yang neolib jelas keberpihakannya kepada imperialisme ekonomi yang mengajukan monopoli dan ekstratif. Sementara mereka yang professional sama seperti abu-abu, tra punya kemandirian yang jelas, berpihak pada neoliberal atau Negara. Mentri dari partai jelas berpihak pada partai mereka.
Ketemunya dua kubu diatas yang katanya menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih dan memberhentikan mereka, klausul tersebut sudah basih karena nyatanya, kabinet hari ini hasil kompromi yang kuat. Kompromi antara partai pemenang pilpres bersama penyokong dana pemilu. Pemilik Susi Air yang beroperasi di Papua dengan 45 awaknya terjun dari udara urus pariwisata, dia di sokong dari unsur professional.
Siti Nurbaya selama kariernya selama ini di birokrasi Kemendagri jabat kemen LH dan hutan. Terkait pemekaran Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan akan kesulitan menghitung biaya pendidikan 20 persen dari APBN dengan pendidikan yang dipecah dua. "Pemecahan pendidikan dalam 2 kementerian itu akan membuat blunder. Proses pendidikan itu mulai dari dini sampai tinggi, kok Pendidikan Tinggi gabung ke Ristek?
Dari sisi kuota wilayah, Indonesia sering disebut nusantara, negri maritim dan seterusnya. Kabinet politisi baku genggam dengan korporasi ini didominasi dari seputar pulau jawa. 10 mentri tercatat dari luar Jawa. Dilihat dari asal daerahnya, terdapat tujuh menteri berasal dari Jawa Tengah. Sedang dari Jawa Barat ada enam menteri. Sementara, dari Jawa Timur dan Jakarta masing-masing lima nama. Selengkapnya pergi ke, link ini.
Tercatat, hanya 10 menteri yang berasal dari luar Jawa. Mereka adalah Menteri Bappenas Andrinof Chaniago (Padang), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (Palembang), dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H.Laoly (Nias, Sumut). Selain itu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil (Aceh), Menteri Koperasi dan UMKM Puspayoga (Denpasar, Bali), dan Menteri Perindustrian Saleh Husin (Rote, NTT). Empat lagi adalah Menteri Perdagangan Rahmat Gobel (Gorontalo), Menteri Pertanian Amran Sulaiman (Bone, Sulsel), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (Lampung, kelahiran Jakarta), dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise (Papua).
Masa depan Indonesia lima tahun mendatang sudah jelas warnya. Bagaimana nasib kabinet tersebut dari kacamata ekonomi? Mengutip pernyataan dari bos para pengusa Indonesia yang menyebutnya tim ekonomi gado-gado. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menyebut tim ekonomi ekonomi Jokowi sebagai tim gado-gado. Menurutnya komposisi tim ekonomi yang dibentuk di Kabinet Kerja adalah komposisi coba-coba. Sofjan mengatakan ada beberapa nama yang menurutnya tidak masuk kriteria ‘right man in the right place’. Contohnya, lanjut Sofjan, posisi Kepala Bappenas yang diisi oleh Andrinof Chaniago.
“Padahal kita mengenalnya sebagai doktor ilmu sosial,” kata Sofjan saat dihubungi Republika, Ahad (26/10). Sofjan berpendapat, para menteri yang bersinggungan dengan sektor ekonomi harus mampu membuktikan kinerjanya dalam enam bulan sampai satu tahun. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 daya saing Indonesia dinilai masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain.
Selain mencatatkan tradisi transaksional kabinet Indonesia selama ini, ada yang lain dari kabinet kerja hasil petremuan antara politisi dengan korporat. Susi yang ijazah SMP bisa jadi mentri karena sudah punya pesawat sendiri. Yembise dan menlu adalah dua sosok perempuan yang cetak sejarah. Perempuan Papua pertama jadi menteri Indonesia dan Retno Lestari perempuan pertama yang menjabat deplu RI.
Saatnya kerja. Untuk siapa? Sudah jelas dibilang kabinet korporasi versus politisi ya kerja mereka tentu kesana. Mekanisme pasar jadi panglima, politisi sibuk meramu aturan yang pro mekanisme pasar, lalu jual Negara Indonesia dibawah slogan kemandirian. Itulah kabinet cabe-cabean?