Lihat ke Halaman Asli

Pemkab Brebes Mau Pinjam Rp95 M, Ini Kata DPRD

Diperbarui: 10 November 2018   10:39

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

dokpri

Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berencana mengajukan pinjaman daerah Rp 95 miliar ke bank untuk pembangunan RSUD Ketanggungan dan pengembangan RSUD Bumiayu. Namun, sepertinya tidak akan berjalan mulus.

DPRD Brebes masih belum kompak menerima usulan tersebut. Sudah dua kali rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan rencana pinjaman daerah yang diusulkan Pemkab Brebes kembali ditunda.

Pada rapat pertama, Kamis, 1 Nopember 2018, ditunda karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Separuh lebih anggota dewan tidak hadir dalam ruang sidang. Rapat paripurna kedua, Senin, 5 Nopember 2018, ditunda lantaran bersamaan rapat paripurna pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Brebes Selatan.

"Puluhan anggota DPRD Brebes tidak hadir dalam rapat paripurna. Semua fraksi sepakat untuk meminta rapat internal dulu untuk membahas format pinjaman. Makanya, saya kasih kesempatan. batas akhir persetujuan rencana pinjaman daerah itu hingga perumusan APBD atau akhir November ini," kata Ketua DPRD Brebes, Illia Amin, Selasa, 6 Nopember 2018.

Dari informasi yang dihimpun. Dua dari delapan fraksi yang ada, Fraksi Demokrat dan PAN secara tegas bersikap menolak terhadap pinjaman daerah tersebut. Kemudian, Fraksi PDIP dan PKB menyatakan setuju dan mendukung atas rencana Pemkab Brebes tersebut. Sedangkan empat fraksi lainnya, Fraksi Gerindra, Golkar, PKS dan PPP-Hanura belum menentukan sikap..

Perwakilan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Brebes, Zaki Syafrudin, mengatakan sikap fraksinya tetap menolak, seperti sikap awal saat pertama kali rencana pinjaman daerah diusulkan Pemkab ke DPRD. Gagasan pijaman daerah itu muncul dari rencana pembangunan RSUD Ketanggungan, kaitanya dengan permasalahan BPJS.

"Kami menilai permasalahan BPJS kemudian solusinya pemkab mendirikan rumah sakit tipe D. Alangkah lebih bijak, Pemkab mengajukan keberatan ke pemerintah pusat terkait pemasalahan BPJS tersebut," kata dia.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Partai Golkar Teguh Wahid Turmudi mengatakan, fraksinya belum mengambil sikap atas rencana pinjaman daerah tersebut. Fraksinya hingga kini masih membahas dan mengomunikasikan antara semua anggota internal partai.

"Kalau fraksi kami masih membahas dan mengomunikasikan, sehingga belum bersikap," kata Teguh.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline