Joko Driyono, Plt Ketua Umum PSSI, resmi menjadi tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola karena berusaha merusak barang bukti dugaan pengaturan skor di bekas kantor PT Liga Indonesia. Jokdri menjadi orang ke-15 yang dijadikan tersangka dalam kasus pemberantasan mafia bola. Sebelum Jodri menjadi tersangka, polisi telah menetapkan 14 tersangka lain dalam kasus dugaan pengaturan skor. Yakni, anggota Komite Eksekutif (exco) yang sekaligus ketua aspov PSSI Jawa Tengah Johar Lin Eng dan anggota Komisi Disiplin Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komite Wasit Priyanto, anak Priyanto Anik Yuni Artika Sari, wasit Persibara Banjarnegara melawan Persekabpas Nurul Safarid, mantan penanggung jawab PS Mojokerto Putra Vigit Waluyo, Direktur Penugasan Wasit PSSI Mansur Lestaluhu,empat perangkat pertandingan Persibara lawan Persekabpas dengan inisial P, CH, NR, dan DS, Muhammad Mardani Mogot (sopir Jokdri), Musmuliadi (OB di PT Persija), dan Abdul Gofur (OB di PSSI).
Satgas Antimafia Bola juga menggeledah unit apartemen yang dihuni Joko Driyono di Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 18 di Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (14/2) malam. Hasilnya, ada 75 item barang bukti yang disita. Joko diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau memasuki dengan cara membongkar, merusak, atau menghancurkan barang bukti yang telah terpasang garis polisi oleh penguasa umum. Lokasi yang telah dipasangi police line yang dimaksud adalah kantor Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Joko terancam Pasal 363 KUHP dan/atau Pasal 265 KUHP dan/atau Pasal 233 KUHP dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan dan 4 tahun. Jokdri diduga sebagai aktor intelektual perusakan barang bukti. Kepada polisi, Jokdri mengakui memerintahkan anak buahnya mengambil dan merusak barang bukti.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Joko belum memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelaksana tugas ketua umum PSSI. Jokdri juga masih memimpin rapat exco untuk menetapkan KLB. Dengan kesepakatan itu, Jokdri akan menjabat sebagai plt ketua umum PSSI hingga KLB. Rencananya, kongres itu digelar usai Pemilihan Presiden pada April. Sebagai catatan, salah satu syarat digelarnya KLB adalah jika 50 persen atau 2/3 (dua per tiga) anggota PSSI dalam hal ini adalah voters, sepakat meminta diselenggarakan KLB dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PSSI, serta menjelaskan agenda yang akan dibahas.
BUKTI NYATA PEMBERANTASAN MAFIA BOLA
Ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian pemerintah dan kepolisian kepada persepakbolaan Indonesia yang sudah sangat memprihatinkan. Kasus dalam sepak bola Indonesia yang selama ini sudah terkesan 'didiam-diamkan' akhirnya benar-benar diberantas oleh Kepolisian RI. Ini langkah awal untuk menjadikan PSSI sebagai suatu organisasi yang profesional dan jauh dari kasus-kasus yang sangat mencoreng nama baik sebuah institusi yang menaungi sepak bola, sebagai olahraga yang paling banyak peminat di negeri ini. Dengan ditangkapnya Jokdri, yang dianggap sebagai aktor intelektual dalam kasus pengaturan skor, PSSI bisa jauh dari kasus-kasus serupa lagi. PSSI harus bisa juga memerangi kasus-kasus, seperti pengaturan skor, korupsi, dsb. PSSI harus bersih dari mafia bola, agar persepakbolaan Indonesia hilang dari yang namanya 'sepak bola settingan'.
Bagaimana mungkin, sebelum pertandingan dimulai, sudah ada pemenang yang ditentukan mafia bola? Tentu ini sangat mengecawakan bagi para pendukung yang seperti dibodohi oleh pertandingan sepak bola itu sendiri. Sudah saatnya, sepak bola Indonesia menjadi tontonan yang sehat bagi semua orang. Di mana tidak ada lagi pengaturan-pengaturan, sehingga apa yang terjadi di lapangan ditentukan oleh kualitas klub dan pemain sendiri.
SELESAIKAH PERMASALAHAN MAFIA BOLA?
Dengan penangkapan Jokdri, mungkin permasalahan mafia ini belum selesai. Tetapi, penangkapan ini dapat menjadi pintu masuk untuk memberantas mafia bola secara keseluruhan di Indonesia. Jokdri, sebagai aktor intelektual, tentu sudah mengetahui peta mafia bola. Dengan itu, Kepolisian harus dapat mengambil informasi dari Jokdri tentang mafia bola di Indonesia.
Kerja Kepolisian RI tentu tidak berhenti di sini. Mereka dengan sangat serius menangani kasus ini. Jika sudah sampai di sini dan kalau mereka berhenti, maka ini menjadi sebuah perjuangan yang setengah-setengah yang berakhir dengan kesia-siaan. Kepolisian harus terus bergerak maju untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya.
REFORMASI PSSI
Sejak awal berdirinya, PSSI tidak pernah dipimpin oleh seorang mantan pemain sepak bola profesional. Selama ini, PSSI selalu dipimpin dari kalangan politisi. Sudah saatnya pembenahan dilakukan dalam tubuh PSSI. Pembenahan bukan hanya sekadar pergantian kepengurusan, namun memastikan pengurus baru adalah orang-orang yang layak menjabat dengan posisinya. Orang yang paling dekat adalah mantan pemain profesional itu sendiri. Seorang mantan pemain profesional tentu saja sudah mengerti permasalahan yang ada di dalam PSSI. Hal ini membuat mereka bisa lebih dengan cepat memberantas masalah dan membenahi segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Mereka telah merasakan apa yang terjadi di sepak bola Indonesia. Mereka lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh PSSI pada saat ini. Kita tidak boleh meragukan kapasitas mereka dalam memimpin, karena mereka pun telah memiliki banyak pengalaman dalam memimpin, termasuk memimpin tim di lapangan. Kita belum pernah merasakan PSSI dipimpin oleh mantan pemain profesional, selalu saja oleh politisi. Kita bisa lihat, kinerja mereka yang kurang baik, karena disibuki hal-hal lain dan kepentingan politik lainnya. Mari beri kesempatan kepada ex-pemain timnas Indonesia untuk memimpin organisasi ini. Kita bisa memberi kepercayaan kepada mereka, karena mereka adalah bagian dari sepak bola itu sendiri, maka itu sangatlah tidak mungkin mereka menjadi pengkhianat sepak bola itu sendiri.