Lihat ke Halaman Asli

Fadly Rakefing

Maluku Tengah

Sesuai Arahan Presiden Atasi Karhutla, Pj Gubernur Jambi Fokus Pencegahan

Diperbarui: 23 Februari 2021   11:51

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pj Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni saat mendengarkan arahan Presiden aecara virtual di Auditorium Rumah Dinas Gub Jambi - Foto: Jaswaryanto/Katapublik

Jambi - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pihaknya akan lebih mengantisipasi pencegahan potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi dengan berbagai upaya.

Hal itu Ia sampaikan usai mendengarkan Pengarahan secara daring Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Karhutla di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (22/2/2021).

"Rapat ini adalah rapat koordinasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, terkait dengan pengklasteran perusahaan yang sudah  kita lakukan."

Hal ini biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui  perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh Pak Danrem tadi, ada empat lokasi yang  perlu kita cermati, yaitu  Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, ada empat yang paling dikedepankan," jelasnya.

Menurutnya, arahan presiden terkait Karhutla tahun ini membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi.

"Dan kalau kita  mendengarkan arahan Bapak Presiden, yang lebih ditekankan pertama adalah pada upaya antisipasi/pencehahan. Ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran,  ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, maka ada peluang penanganannya dengan menggunakan dana desa. Kalau ini bisa dilakukan, kebakaran tidak akan  sampai membesar. Kita bisa antisipasi dengan baik," harap Pj Gubernur Jambi.

Selain itu, Pj. Gubernur Jambi menyampaikan kembali pernyataan Mendagri Muhammad Tito Karnavian pertengahan tahun 2020 lalu, bagaimana pengendalian Karhutla bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari APBD yang bisa digunakan untuk bencana maupun hal-hal yang mendesak.

"Kemudian daerah rawan terjadi Karhutla juga bisa memanfaatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Tentu saja butuh dukungan dari kementerian/lembaga yang berkompeten terhadap penanganan karhutla untuk bisa mengalokasikan anggarannya membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar," kata Pj Gubernur Jambi mengutip Mendagri.

Lebih lanjut dikatakan Ibu Nunung, sapaan akrabnya, daerah bisa melakukan kerja sama dengan swasta. Mengingat banyak perusahaan besar yang terganggu jika terjadi Karhutla.

Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Johanis Tanak, SH, MH,  Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH, MH dan Kepala OPD/ Dinas terkait.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline