Jakarta- Opini-Sebagai langkah untuk memutus mata rantai persebaran virus yang menular itu, berbagai pihak menyerukan agar pemerintah segera mengambil sikap, mulai dari lock down, social distancing, physical distancing, karantina, isolasi, dan sebagainya.
Akhirnya pemerintah memilih jalan tengah, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Beraktivitas dilonggarkan namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massal. Jika melanggar akan ditindak tegas.
Maka diputuskanlah PSBB yang kemudian diregulasikan kedalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sekilas, PSBB memang luwes. Artinya tidak seseram kebijakan-kebijakan yang di tempuh Negara lain seperti China, Amerika Serikat, dan lain-lain yang memilih lock down.
Belum benar-benar terbukti optimal mengatasi penurunan meski semua pihak berusaha maksimal menerapkan PSBB, kini pemerintah mewacanakan untuk menerapakan New Normal (normal baru).
Alasan ekonomi menjadi cikal bakal New Normal yang hendak diterapkan. Wacana itu muncul pertama kali sejak presiden Jokowi membuka acara seremoni pembukaan Mall Summarecon Bekasi pada Selasa 26 Mei lalu. Disini lah babak baru penerapan New Normal itu menggema di tanah air dan terus digulirkan sampai hari ini.
Alih-alih ingin menggalang dukungan dari sejumlah elemen bangsa, malah menuai pro-kontra. Karenanya pemerintah dipandang tidak konsisten. Atas berbagai kebijakannya yang tidak teguh pendirian itu menjadi polemik sehingga menuai pro kontra ditengah-tengah masyarakat, mulai dari politisi, aktivis, pengamat hingga ilmuan.
Tak terkecuali para ahli epidemiologi. Karena bagaimana mungkin pemerintah terus menghembuskan idiom New Normal, sedangkan PSBB masih berlaku di sejumlah wilayah? Pun demikian di ibukota Negara, PSBB masih berlaku untuk semua wilayah sampai 3 Juni mendatang.
Puncaknya, wacana New Normal yang akan diterapkan di 102 daerah pada 4 Juni makin menjadi perbincangan. Dengan demikian, 412 dari 514 daerah masih menerapkan PSBB.
Adalah Amien Rais yang pertama kali melontarkan kritikan yang menukik tajam pada pemerintah perihal wacana normal baru itu. Tidak hanya mantan ketua MPR yang tidak setuju dengan pemerintah, namun politisi PKB yang notabene sabagai partai koalisi pemerintah, Yaqut Cholil pun ikut memberikan komentar sebagai tanda tidak setuju dengan New Normal.
Tak terkecuali, Muhammadiyah. Ormas nomor wahid sebagai penyumbang bantuan terbanyak itu turut menuntut ketidakpastian pemerintah di tengah wabah masih menghantui umat manusia di bumi pertiwi ini dan mempertanyakan dasar pemerintah ingin menerapkan wacana tersebut. Dan masih banyak lagi pihak yang tidak sepaham dengan new normal pemerintah.
Sebagai mana diketahui bahwa New Normal yang mencuat saat ini bukanlah istilah yang sebenarnya. Adalah Roger McNamee, seorang investor teknologi venture sekaligus musisi berkebangsaan Amerika Serikat.