Marketplace Guru dari Sudut Pandang Tenaga Pengajar

Kemarin Pemerintah Republik Indonesia via Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menawarkan sebuah solusi untuk tenaga pengajar di Indonesia, yakni marketplace guru. Solusi ini bertujuan untuk memudahkan sekolah dalam merekrut guru via marketplace, sesuai kualifikasi yang dibutuhkan sekolah.

Sudah menjadi dinamika bahwa setiap kebijakan pemerintah akan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, dari yang bersangkutan, berkepentingan maupun yang bergabutan. Tulisan ini tidak ingin membahas pro dan kontranya, namun lebih kepada apakah konsep ini menjadi solusi pada realita dunia pendidikan, ataukah tidak sama sekali, dari sudut pandang seorang sarjana yang mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di salah satu Madrasah swasta.
Dari sudut pandang penulis, ada dua pertanyaan terkait solusi yang ditawarkan pemerintah ini, yakni apa yang dibutuhkan sekolah dan apa yang dibutuhkan guru.

Yang pertama apa yang dibutuhkan sekolah? Apakah sekolah butuh guru? Maksudnya apakah sekolah sangat membutuhkan guru hingga profesi guru harus ada di marketplace untuk direkrut sekolah? Jawaban secara realita adalah, sekolah sangat gampang untuk merekrut seorang guru, namun apakah yang berangkutan mau menjadi tenaga pengajar dengan segala kepincangan dunia pendidikan? (Silahkan dijawab sendiri)

Pada dasarnya, yang lebih dibutuhkan oleh sekolah ada fasilitas, baik fasilitas akademik maupun non akademik. Jika yang dilihat adalah sekolah-sekolag negeri dengan siswa yang banyak, fasilitas mungkin bisa ditutupi. Namun bagaimana kabar dengan sekolah swasta, yang basically memiliki jumlah siswa yang sedikit. Kalau ada pertanyaan, "Loh kan ada dana BOS." Ini susah dijelaskan, dan dana BOS sudah menjadi rahasia umum dalam dunia pendidikan.

Yang kedua adalah apa yang dibutuhkan guru? Yang dibutuhkan guru, terlebih guru honorer adalah gaji yang layak. Gaji bagi tenaga pengajar memiliki banyak tingkatan, bagi PNS, sertifikasi, P3K, mereka bisa menutup mata. Dan bagaimana kabar tenaga pengajar yang sebatas guru honorer? Apakah harus menunggu sekian lama untuk mendaparkan lotre tersebut

Kesimpulannya adalah, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun ini dengan solusi yang sesuai masalah. Jika problematika dunia pendidikan adalah fasilitas dan gaji pengajar, maka yang harus dibenahi adalah dua problem tersebut, bagaimana pun caranya. Bukan malah menjual tenaga pengajar kepada sekolah-sekolah. Apakah guru-guru harus mendemonstrasi untuk kelayakan hak, seperti para kepala desa yang menuntut regulasi masa kabatan?