Pembahasan tentang kebijakan luar negeri memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nasional tapi juga terkait hubungan antar negara di ranah internasional. Pembahasannya pun luas, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan kemanusiaan. Berdasarkan buku "Foreign Policy in Transformed World" karya Mark Webber dan Michael Smith, kebijakan luar negeri merupakan serangkaian komponen yang terdiri dari seperangkat nilai, usaha pencapaian tujuan, serta keputusan dan tindakan negara dalam konteks hubungan antar bangsa. Menurut Joshua Goldstein menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional.
Pakistan atau Republik Islam Pakistan merupakan sebuah negara yang berada di bagian selatan benua Asia. Negara ini memiliki Jumlah penduduk sebanyak 238.181.034 jiwa, yang menjadikannya negara urutan ke 5 sebagai negara dengan jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Pakistan adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer. Mengenai kebijakan luar negeri Pakistan, salah satunya yakni mengenai penolakannya untuk bergabung ke koalisi militer Arab Saudi dalam menghadapi konflik Yaman.
Latar Belakang
Awal adanya kebijakan Pakistan yang menolak untuk bergabung dengan koalisi militer negara teluk yang dipimpin Arab Saudi yaitu konflik di negara Yaman. Konflik tersebut terjadi antara Yaman dengan kelompok Houthi yang beraliran syiah. Konflik ini disebabkan oleh kesenjangan sosial dan pengaruh ideologi Syi'ah yang berkembang di negara tersebut. Konflik bisa mempengaruhi stabilitas regional negara Yaman, oleh karena itu Pemerintah Yaman meminta bantuan ke negara-negara teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk membuat koalisi Militer untuk membantu pemerintah Yaman dalam mengatasi konflik. Arab Saudi sebagai negara pemimpin koalisi militer mengajak sekutu-sekutu terdekatnya untuk bergabung mengirimkan bantuan militer, termasuk Pakistan. Tapi Pakistan menolak untuk bergabung.
Kebijakan Luar Negeri Pakistan Menolak Bergabung Ke Dalam Koalisi Militer Arab Saudi
Sikap Pakistan terhadap perang Yaman yaitu memilih menolak bergabung ke dalam koalisi militer negara-negara teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi. Penolakan ini dengan pertimbangan karena adanya konflik dalam negeri yang terus terjadi yang menyebabkan gangguan stabilitas keamanan Pakistan. Konflik dalam negeri ini seperti konflik antara sunni dan syiah, dan munculnya kelompok-kelompok militan bersenjata yang melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan aparat keamanan Pakistan. Pernyataan sikap Pakistan tersebut diawali ketika kunjungan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Nawaz Sharif ke Arab Saudi pada 2 April 2015, yang secara umum mengenai peninjauan situasi di Yaman dan perkembangan terkini evakuasi warga Pakistan di Yaman. Untuk menentukan langkah Pakistan selanjutnya Perdana Menteri meminta Presiden untuk mengadakan sidang gabungan pada tanggal 6 April 2015 untuk membahas kepentingan nasional pakistan dalam konflik Yaman. Sidang parlemen ini selama 5 hari yang menimbulkan dua kubu yaitu. Pertama, beberapa kelompok Islam Sunni menyatakan dukungan penuh untuk berpartisipasi dalam konflik Yaman dengan mendukung Arab Saudi. Kedua, kelompok agama yang berhubungan dengan Syi'ah menyerukan Pakistan untuk tetap berada diluar koalisi Arab Saudi. Namun, pada akhirnya mayoritas suara memilih cara diplomasi untuk mengakhiri konflik Yaman dan tidak mengirimkan pasukan ke dalam konflik tersebut.
Ada 12 poin isi resolusi yang dikeluarkan oleh parlemen Pakistan sebagai dasar arah kebijakan luar negeri dalam menghadapi konflik Yaman, diantaranya:
- Menghargai keputusan Pemerintah Parlemen mengundang Parlemen untuk duduk bersama mempertimbangkan respon Pakistan terhadap krisis di Yaman;
- Mengutarakan perhatian serius pada memburuknya keamanan dan situasi kemanusiaan di Yaman dan implikasinya bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. serta mendukung semua inisiatif kemanuasiaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terjebak dalam konflik;
- Menghimbau kepada seluruh faksi di Yaman untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai melalui dialog;
- Menghargai peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengevakuasi warga Pakistan dengan aman dan cepat serta warga negara lain dari Yaman. Kemudian mengungkapkan rasa terima kasih kepada Republik Rakyat Cina untuk kontribusinya dalam hal ini
- Menyadari bahwa krisis di Yaman dapat membawa kekacauan ke dalam kawasan;
- Mendukung upaya regional dan internasional untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas di Yaman;
- Menggarisbawahi butuhnya upaya yang berkelanjutan oleh Pemerintah untuk menemukan resolusi damai dari krisis, sementara itu mempromosikan kesatuan umat Islam, dan bekerja sama dengan para pemimpin negara-negara Muslim lainnya;
- Menginginkan Pakistan untuk menjaga netralitas dalam konflik Yaman sehingga dapat memainkan peran diplomatik proaktif untuk mengakhiri krisis;
- Mendesak umat Muslim dan masyarakat internasional untuk mengintensifkan upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian di Yaman;
- Mengungkapkan dukungan yang tegas untuk Kerajaan Arab Saudi dan menegaskan bahwa dalam kasus pelanggaran integritas teritorial atau ancaman terhadap Haramain Sharifain, Pakistan akan bahu membahu dengan Arab Saudi dan masyarakatnya;
- Mengungkapkan keprihatinan yang mendalam pada meningkatnya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok teroris dan aktor non negara pada keamanan dan stabilitas kawasan dan menyarankan kepada Pemerintah Pakistan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama daengan GCC dan semua negara regional lainnya dalam memerangi ekstrimisme dan terorisme;
- Mengharapkan Pemerintah Pakistan memulai langkah-langkah pergerakan membawa Dewan Keamanan PBB dan OKI untuk menyegerakan gencatan senjata di Yaman.
Upaya Diplomatik Pakistan dalam konflik Yaman
Meskipun memilih untuk tidak bergabung dengan koalisi militer, tapi Pakistan melakukan beberapa upaya diplomasi terhadap konflik Yaman. Pertama, Pakistan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Iran terkait peran Iran dalam Konflik Yaman. Pemerintah Pakistan juga mendesak Iran menggunakan pengaruhnya untuk membawa kelompok Houthi ke meja perundingan untuk mencari solusi damai mengakhiri konflik Yaman. Kedua, Pakistan juga mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Turki mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam mencegah meluasnya konflik Yaman menjadi konflik regional. Komunikasi intensif antara Pakistan dan Turki terus dilakukan mengingat bahwa kedua negara telah menyamakan pandangan mengenai posisi diplomatik dan peran mereka dalam konflik Yaman. Ketiga, Pakistan mendukung sepenuhnya resolusi 2216 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tanggal 14 April 2015. Keempat, Pemerintah Pakistan juga merupakan pihak yang aktif dalam bidang kemanusiaan terhadap konflik Yaman. Pemerintah Pakistan memutuskan mengucurkan dana sebanyak satu juta dollar untuk bantuan kemanusiaan di Yaman.
Jadi kesimpulannya, tarkait konflik Yaman maka Pemerintah Pakistan melalui Parlemennya mengeluarkan resolusi yang menjadi dasar dan arah kebijakan luar negeri Pakistan. Di dalam resolusi ini disebutkan bahwa Pakistan berada posisi netral dan dengan demikian menolak ajakan Arab Saudi untuk bergabung dengan koalisi militer. Meskipun menolak, Pakistan mempunyai peran proaktif dalam mencari solusi damai dengan cara politik dan diplomasi. Dengan cara melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi, Iran dan Turki yang mempunyai andil besar dalam penyelesaian konflik Yaman.