Tadinya saya lega begitu Pilpres kelar, harapannya semua kembali normal. Tayangan TV maupun diskusi yang melulu itu tok, berakhir. Tapi justru pas antri di ATM, pak satpam saya dengar diskusi soal Pilpres, tamu yang datang kekampus, juga bicara soal Pilpres, di hampir kebanyakan WA grup, juga idem, sosial media lebih radikal. Bukannya mereda, tapi tereskalasi, yang sayangnya, juga terlibat mereka-mereka yang semestinya cukup mengerti bahwa panggung politik kita ini adalah 'reality show', tapi ikut memanaskan situasi.
Pemicunya -dugaan saya, karena tak cukup memahami seperti apa demokrasi ala kita hari ini.
TEORI DEMOKRASI
Secara text book, demokrasi itu proses pemerintahan yang dikendalikan rakyat melalui wakilnya. Tapi sistem ini punya kelemahan ketika diterapkan pada negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya tidak merata, sebagaimana yang dikhawatirkan para fulsuf di negara lahirnya demokrasi sendiri.
"Pemerintahan segerombolan orang," kata Aristoteles. Pun dengan Socrates, ia menampik demokrasi karena memberikan hak kepada semua orang untuk bicara dan berbuat sekehendak hatinya, bahkan petani atau nelayan yang tidak tahu menahu soal politik, memiliki hak untuk memerintah. "Rakyat hanya elemen pasif, bukan orang-orang yang aktif dalam negara," kata Edmund Burke mantan anggota parlemen Inggris ini mempertegas.
PANGGUNG DEPAN & BELAKANG
Sementara politik sendiri, menurut Prof Rhenald Kasali disebuah seminar yang saya ikuti, punya obyektif untuk meraih kekuasaan, "Yang membedakan kewirausahaan dengan politik adalah tujuannya, kewirausahaan untuk kemaslahatan, mencari solusi dari permasalahan, sementara politik adalah kekuasaan," ujarnya kira-kira demikian dalam seminar tersebut.
Untuk menjalankan politik, maka demokrasi adalah sistem yang digunakan di Indonesia, yang sayangnya ketika diterapkan pada orde baru, masihlah amatiran. Setelah reformasi datang, sistem yang ditata dengan harapan lebih baik ini, ternyata jadi lebih mahal.
Untuk jadi wakil rakyat atau eksekutif dalam hal ini Presiden, perlu modal besar. Karena investasinya tidak sedikit, perlu perhitungan 'ROI' (return on investment). Pada sejumlah politisi, situasi ini terjadi, walaupun tidak semua seperti itu.
Salah satu modal terbesar agar terpilih dan mendulang suara, adalah membangun brand, entah brand partai, capres atau calegnya. Maka dibidiklah target pasar yang pas, agar bahasa komunikasinya sampai, maka dibentuklah citra yang relevan dengan target pasarnya.