Catatan Arif Minardi *)
Tambah Kementerian perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi dunia yang semakin disruptif. Salah satu Kementerian baru yang penting untuk dibentuk adalah Kementerian Pekerja Migran dan Diaspora. Kenapa penting, karena jutaan pekerja migran dan diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia merupakan potensi bangsa yang amat strategis. Salah satunya adalah sumber devisa negara yang cukup besar.Namun begitu sederet persoalan pekerja migran dan diaspora hingga saat ini masih belum terpecahkan.
Kompleksitas masalah pekerja migran selama ini belum bisa ditangani oleh lintas Kementerian dan badan non kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kemnaker, dan Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya banyak persoalan pekerja migran seperti kasus hukum yang menjerat hingga hukuman mati belum tertangani dengan baik. Masalah perlindungan dan pembinaan terhadap pekerja migran masih belum optimal. Transformasi pekerja migran agar menjadi pekerja yang lebih terampil dan kompeten belum berjalan semestinya.
Masalah potensi diaspora Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mendatangkan investor dan kemampuan untuk transfer teknologi belum tertangani. Iming-iming tentang dispora yang akan diberikan dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda juga masih belum jelas. Perlu kebijakan konkrit lebih lanjut.
Betapa pentingnya peran Kementerian Pekerja Migran dan Diaspora. Kementerian ini sekaligus bisa meningkatkan status Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Keniscayaan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Diaspora Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita bisa tengok betapa hebatnya potensi pekerja migran di berbagai negara. Sebagai contoh baru satu negara tujuan pekerja migran saja contohnya Malaysia, devisa negara yang dihasilkan sudah sedemikian besar. Menurut data Bank Indonesia (BI) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Malaysia menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2021 ada sekitar 1,62 juta orang atau 50,03 persen dari total pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia.
Selain menjadi negara tujuan terpopuler, namun negara Malaysia juga membukukan jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia terbanyak pada 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Alasan utama pemerintah Indonesia memutuskan stop pengiriman PMI ke Malaysia adalah ditemukannya pelanggaran aturan yang disepakati.
Indonesia dan Malaysia telah menyepakati perjanjian (MoU) yang menyatakan bahwa penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui sistem satu kanal (one channel system).Sistem tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.
Alih-alih memakai sistem yang disepakati, Malaysia malah menggunakan sistem lain di luar kesepakatan yang dibuat.Sistem tersebut bertajuk system maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kesepakatan dan komitmen kedua negara, karena penempatan seharusnya menggunakan one channel system. Sistem yang dipakai Malaysia tersebut membuat para PMI rentan mendapatkan eksploitasi lantaran mengabaikan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Keniscayaan PMI yang merupakan pahlawan devisa itu mesti dibantu untuk melakukan transformasi diri menjadi pengusaha. Untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Perlu pelatihan massal bagi PMI beserta keluarganya di kampung halaman terkait dengan pendirian usaha rintisan atau startup yang berbasis desa.