Catatan : Arif Minardi *)
Tajuk prioritas pembangunan presiden terpilih Prabowo Subianto diberi judul Asta Cita mulai dinyalakan sebagai pelita bangsa. Saat ini mulai dilakukan sinkronisasi program Asta Cita dengan program sebelumnya yakni Nawa Cita yang merupakan tajuk prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi.
Sebagian masyarakat sudah jenuh dengan jargon-jargon Pembangunan. Namun begitu perlu juga diketahui pikiran detail presiden terpilih dengan bahasa dan konten yang berbeda pada saat melakukan kampanye pemilu. Kalau pada saat kampanye boleh memakai kalimat yang agak bombastis, tetapi setelah terpilih mesti memakai kalimat yang lugas, bernas dan detail. Karena menyangkut nasib rakyat kedepan yang tidak boleh diingkari sedikitpun.
Sebagai seorang aktivis dan pengurus serikat pekerja, saya berpendapat bahwa jika Presiden terpilih ingin menyelesaikan secara mendasar persoalan bangsa ini, maka selesaikan sebaik mungkin masalah ketenagakerjaan. Jika segala aspek masalah ketenagakerjaan bisa ditangani dengan baik, niscaya 60 persen masalah bangsa ini sudah kelar.
Pengarahan detail Menhan Prabowo dihadapan segenap Babinsa di Kodam Siliwangi ( sumber : Kemhan )
Substitusi Haluan Negara
Publik berharap agar Presiden terpilih segera memaparkan pikiran detailnya serta daya inovasinya untuk menjawab tantangan bangsa kedepan. Agar rakyat punya harapan dan respon pasar menjadi positif.
Pikiran detail tidak sekedar jargon-jargon politik, bukan juga bahasa eufemisme pembangunan. Publik berharap agar pikiran detail tersebut disampaikan dengan bahasa yang lugas dan bernas.
Karena pada saat debat pemilu presiden (pilpres) oleh KPU yang lalu durasinya sangat singkat tentunya tidak cukup untuk menunjukkan pikiran detail para capres dan cawapres. Kini rakyat mengharapkan pemimpin pemerintahan yang bertipe civil servant yang cerdas dan pandai berempati. Presiden terpilih mesti mampu mencerahkan rasionalitas publik terkait dengan haluan pembangunan bangsa. Karena pada saat ini tidak ada lagi Gari Besar Haluan Negara (GBHN) yang disusun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Karena tidak ada GBHN maka pikiran detail yang kritis dan inovatif dari Presiden terpilih bisa menjadi grand design pembangunan nasional yang sesuai dengan semangat zaman. Pikiran detail tidak sekedar menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga termasuk menyusun metode untuk mewujudkan kekuasaan atau pemerintahan yang efektif dan berdaya saing. Karena rumusan visi dan misi yang sebagus apapun, akan percuma jika sistem kekuasaan tidak efektif.