Sejarah tercipta di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ranah demokrasi.Pada tanggal 9 desember 2015 Indonesia bergegas dalam menyambut gelaran akbar pemilihan umum kepala daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada periode pertama ini.Pilkada kali ini berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari pencoblosan yang bersamaan untuk 269 pemilihan kepala daerah,yang terdiri dari 9 tingkat provinsi untuk memilih Gubernur,30 Kota untuk memilih Walikota dan 224 Kabupaten untuk memilih Bupati.Pemilihan umum kepala daerah serentak ini bertujuan untuk terciptanya efesiesnsi serta efektifitas dalam anggaran negara.
Perhelatan PILKADA serentak periode pertama ini menjadi batu loncatan untuk Indonesia yang lebih baik untuk 5 tahun kedepan.Namun PILKADA serentak tidak akan berjalan lancar dan sukses tanpa adanya satu kesatuan dalam kehidupan di masyarakat.Salah satu item yang ada di dalam satu kesatuan itu adalah Mahasiswa.
Dalam Pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan 2 hari yang lalu meninggalkan segelintir cerita dan permasalahan.Permasalahan money politic yang masih tinggi dan menjadi trending topic di media sosial.Politik uang telah menciderai demokrasi itu sendiri,dengan cara membeli hak intrapersonal seseorang untuk mendapatkan kekuasaan.Apakah itu yang dinamakan demokrasi untuk mendapatkan serta menduduki kekuasaan dalam suatu daerah? Dengan memberikan Selembar uang Rp.100.000 untuk membeli suara rakyat yang bertujuan menjadi seorang penjabat daerah yang akan memimpin 5 tahun kedepan.Begitu biadabnya seseorang calon pemimpin menggunakan cara dan metode politik uang dalam merebut kekuasaan.
Permasalahan dan kegelisahan ini tidak sebatas sampai disana.Kegelisahan juga di rasakan oleh Mahasiswa yang sedang melanjutkan akademik yang berada di luar daerah.Keinginan untuk ikut andil dan menentukan masa depan daerah tercinta merupakan harapan dari Mahasiswa yang berasal dari daerah.Namun wadah dalam menyalurkan pilihan Mahasiswa berada di perantauan tidak ada dalam sistem Pemilihan umum kepala daerah serentak pada periode pertama ini.Sehingganya golput menjadi pilihan tidak iklas bagi Mahasiswa yang berada di luar daerah mengingat transport untuk pulang kampung untuk datang ke TPS itu sangat mahal.
“Saya ingin memilih dan bertpartisipasi dalam pemilihan Walikota Karawang tapi karna jarak kampung yang jauh dari kampus sehingganya saya tidak bisa memilih dan golput menjadi pilihan ketika kondisinya seperti ini,namun saya sebagai mahasiswa sangat antusias dalam PILKADA serentak yang ada di Karawang”Ujar Hardianto Arsyad Mahasiswa Asal Karawang Jawa Barat.
Walaupun tidak bisa mengikuti dan datang ke TPS untuk memilih kepala daerah namun sebagai Mahasiswa daerah berharap terciptanya pemilu yang damai dan jauh dari kecurangan – kecurangan.Hal yang dapat dilakukan Mahasiswa perantauan adalah dengan mengikuti perkembangan yang ada di media – media serta melihat visi dan misi dari pasangan calon kepala daerah dari daerah masing – masing.
“ Saya merasa sedih ketika tidak bisa memilih calon Gubernur dari Kalimantan Timur karena tidak adanya media bagi kami yang berada di luar daerah.Saya berharap untuk sistem selanjutnya ada wadah bagi perantau untuk memilih calon kepala daerah.Sehingganya kami juga bisa menentukan masa depan Kalimantan Timur kedepan.”Ujar Tresna khoirunnisa Mahasiswi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta asal Kalimantan Timur.
Perasaan galau dan dilema Mahasiswa perantau ketika tidak bisa ambil andil dan memilih calon kepala daerah dalam PILKADA serentak kemaren semoga bisa menjadi acuan untuk KPU dan segenap jajaran pemerintah untuk pemilu selanjutnya.Satu suara menentukan masa depan suatu daerah di masa akan datang.Mahasiswa sebagai agent of change bisa mengikuti dan berpartisipasi dalam segala bentuk demokrasi yang ada di Indonesia ini.
.