Pasang Surut Kebijakan Pemerintah

BBM naik lagi… itulah teriakan rakyat yang ikut merasakan dampak kebijakan pemerintah yang Maha elit,yang mengambil kebijakan tanpa memperhatikan keluhan rakyat kecil, tanpa melihat realita ekonomi rakyat kecil yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bersusah payah.

Sabtu 28 oktober 2015 kebijakan tentang kenaikan hagra BBM ditetapkan oleh pemerintah yang menyebabkan reaksi dari berbagaikalangan masyarakat terutama sekali masyarakat menengah kebawah dimana kenaikan harga BBM yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan masarakat semakin tertekan. Masarakat  sebagai salah satu aktor kebijakan  publik yang turut andil dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh  pemerintah kini hanya  sebagai penonton yang setia  mengikuti setiap acara yang ada.

UUD mengamanatkan  bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, akan tetapi oleh pemerintah saat ini tidak dilakukan sebagaimana amanat UUD. Apalah mau di kata, rakyat hanya bisa menjadi penonton dan menyaksikan permainan para elit politik yang maha berkuasa.

Kenaikan BBM mengakibatkan semuaharga kebutuhan pokok ikutmerangkak naik,mulai dari harga beras yang terus menerus menunjukan angka kenaikan sampai dengan harga kebutuhan pokokyang lainnya.Katanya semua kebijakan di ambil semata-mata untuk kebaikan rakyat, untuk kesejah teraan rakyat, tapi nyatanya kebijakan itu justru menambah beban bagi kehidupan rakyat. Kebijakan kenaikan BBM ini di anggap mempermainkan rakyat, ibaratkan gelombang air laut yang pasang dan surut, baru beberapa bulan rakyat menikmati dan mendengar kabar gembira akan turunnya harga BBM, namun kesenangan dan kegembiraan itu sirnahlah sudah dengan keluarnya kebijakan baru yang menyatakan Bahan Bakar Minyak mengalami kenaikan.

Para pemimpin diera skarang ini menurut saya sangat tidak konsisten dalam mengeluarkan keputusan, dan hanya sibuk dengan kepentingan golongan partai politiknya sendiri tanpa melihat dan mendengarkan keluhan rakyat yang diwakilinya,tanpa melihat dan mendengar suara rakyat yang di emban amanatnya, pemerintah hanya pintar membuat kebijakan tanpa memikirkan solusi dari kebijakan yang mereka buat. sangat jauh berbeda jika di bandingkan dengan birokrasi pemerintahan pada zaman Soekarno, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat,yang mengutamakan kemakmuran rakyatnya dan kebijakan-kebijakan yang di keluarkanya sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia itu sendiri.