Awal tahun 2020 yang seharusnya diawali dengan semangat dan ceria ternyata sebaliknya. Bagi warga Jabodetabek sejak malam tahun baru di guyur hujan yang sangat lebat dan pagi harinya diberikan kejutan banjir dimana-mana.
Banjir kali ini begitu besar dan berdampak sangat luas bagi masyarakat. Bahkan di beberapa lokasi yang sudah bertahun-tahun belakangan tidak banjir, juga terkena dampaknya.
Kota Bekasi pun sangat parah terkena banjir pada tanggal 1 Januari 2020. Terpantau di Kota Bekasi, beberapa daerah langganan banjir seperti di perumahan Pondok Hijau 2, Perum Rawalumbu, Bumi Bekasi Baru, Taman Narogong Indah, Kemang Pratama, Kampung 200, Villa Taman Kartini, dan beberapa daerah lainnya tergenang air cukup dalam. Bahkan di Jl. Veteran, Jl. Pramuka kedalaman air sekitar 50 - 1 meter. Pusat percetakan di Kota Bekasi Parahyangan yang terletak didepan Stasiun KA Bekasi pun terendam sekitar 50 cm.
Bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?
Banyak diantara kita yang menyalahkan alam, curah hujan tinggi, bencana alam dan lain sebagainya. Tapi diantara kita tidak sadar bahwa itu semua adalah ulah manusia yang terus membangun tanpa memperhatikan alam, merubah daerah resapan menjadi perumahan, gedung dan mal-mal mewah. Juga perilaku diantara kita yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya.
Akan tetapi disamping itu perlu kita tanyakan juga kepada para pemimpin kita, baik di pusat maupun daerah apakah amanat rakyat yang telah memilihnya telah dijalankan dengan baik ?
Kita mengetahui bahwa pemerintah baik di pusat maupun daerah telah diberikan mandat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, salah satunya masalah banjir. Anggaran penanggulangan banjir pun tiap tahun telah dikucurkan kepada pemerintah untuk dapat membebaskan wilayah yang sering terkena banjir. Di Kota Bekasi anggaran tersebut nilainya puluhan milyar sepanjang 2019, sedangkan di DKI Jakarta nilainya mencapai ratusan milyar.
Anggaran yang telah dikucurkan tersebut dipakai buat apa aja sih ? kok sampai kemaren masih aja banjir melanda dua kota tersebut. Apakah penggunaan anggaran tersebut telah dipertimbangkan dan digunakan tepat sasaran, atau hanya sekedar memperbaiki infrastruktur yang ada.
Masalah banjir memang menjadi masalah lintas provinsi, karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan penangangan sungai pun telah diatur dalam UU yang didalamnya sangat jelas mengatur siapa yang bertanggung jawab terhadap daerah aliran sungai. Juga tentang daerah resapan air serta jalur hijau yang berfungsi menyerap air dan menahan air hujan.
Jika semua UU yang telah dibuat dan diamanatkan kepada pemerintah itu tidak dijalankan dengan semestinya, maka rakyatpun yang akhirnya dirugikan dengan terjadinya bencana banjir ini.
Janganlah menyalahkan Tuhan YME dengan bilang bahwa ini adalah bencana dari Nya. Karena ini semua adalah ulah sebagian manusia yang sudah tidak perduli dengan alam sekitarnya. Dan patut dipertanyakan bagaimana para pemimpin kita menjalankan amanah dari rakyat untuk mencegah banjir tersebut. Apakah sudah dijalankan dengan baik atau tidak.