Membangun Komitmen Lingkungan Dalam Tahun Politik 2024

Pemilu 2024 menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah politik Indonesia. Di tengah dinamika politik yang intens, isu lingkungan hidup seharusnya menjadi perhatian utama. Sebagai negara yang dikenal memiliki kekayaan biodiversitas luar biasa, Indonesia menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat dampak nyata dari perubahan iklim, deforestasi masif, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Namun, perhatian terhadap isu lingkungan dalam pemilu tampak minim. Banyak kandidat lebih fokus pada isu-isu ekonomi makro dan stabilitas politik, tanpa menawarkan solusi konkret untuk menyelamatkan lingkungan. Padahal, menurut Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) 2022, Indonesia berada di peringkat 164 dari 180 negara. Posisi ini menunjukkan betapa buruknya pengelolaan lingkungan hidup kita.

Namun, apa saja isu-isu lingkungan yang tampak saat ini?

Deforestasi dan konflik agraria menjadi dua tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digadang-gadang sebagai penggerak pembangunan ekonomi justru sering kali mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Contoh nyata adalah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang meskipun dijanjikan sebagai kota hijau, telah menyebabkan kerusakan ekosistem signifikan di Kalimantan Timur. Banyak masyarakat adat kehilangan akses ke tanah leluhur mereka akibat penggusuran yang terjadi. Dalam hal ini, WALHI mencatat bahwa pendekatan pembangunan sering kali dilakukan dengan dalih kepentingan umum, tanpa transparansi atau pelibatan masyarakat secara memadai.

Tidak hanya itu, dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan memperparah situasi. Kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan justru sering kali tunduk pada kepentingan industri ekstraktif. Walaupun ada jargon seperti "ekonomi hijau" dan "ekonomi biru," implementasinya masih jauh dari harapan. Misalnya, kebijakan transisi energi berbasis biomassa yang dianggap ramah lingkungan ternyata justru meningkatkan ancaman terhadap keberlanjutan hutan karena tingginya kebutuhan bahan baku. Regulasi yang mempermudah pelaksanaan PSN tanpa pertanggungjawaban yang jelas menambah ketimpangan antara tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Transisi energi terbarukan, yang menjadi salah satu agenda global untuk mengatasi perubahan iklim, menghadapi tantangan besar di Indonesia. Infrastruktur untuk energi bersih seperti panel surya dan angin belum tersebar secara merata, sehingga akses masyarakat terhadap sumber energi ini masih terbatas. Selain itu, program pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya insentif bagi masyarakat. Walhi mencatat, meskipun ada potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, kebijakan yang diterapkan cenderung lebih menguntungkan sektor industri daripada masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh krisis energy.

Meski demikian, Pemilu 2024 tetap menyimpan harapan besar untuk mendorong perubahan. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata terhadap isu lingkungan. Agenda seperti penghentian deforestasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan harus menjadi prioritas. Selain itu, organisasi masyarakat sipil, seperti WALHI, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. Dengan tekanan kolektif dari berbagai pihak, isu lingkungan tidak hanya menjadi jargon kampanye, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berdampak positif.

Pemilu 2024 bukan hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang akan memengaruhi generasi mendatang. Krisis lingkungan adalah masalah yang tidak bisa ditunda, dan setiap pilihan yang diambil hari ini akan menentukan masa depan ekologi Indonesia. Dalam situasi ini, komitmen terhadap keberlanjutan harus menjadi landasan utama, bukan sekadar pelengkap agenda politik. Hanya dengan memilih pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan, Indonesia dapat berharap pada masa depan yang lebih hijau dan adil bagi semua.