Sistem kolonial di Hindia Belanda, kini Indonesia, bukan murni dilakukan oleh orang Eropa. Dalam sistem pemerintahannya, orang Eropa mengangkat pribumi Indonesia untuk menjabat. Jadi, kita pun sebenarnya dijajah oleh orang-orang pribumi juga.
Dalam buku Sejarah Polisi Hindia Belanda, karya Marieke Bloembergen dijelaskan bagaimana berjalannya sistem kolonial di Hindia Belanda. Dalam pandangan George Orwel, keberhasilan menjalankan pemerintah kolonial harus menjalankan prinsip.
Never got something done by a European when an autiental can do it.
Jadi, pemerintahan kolonial melibatkan pribumi untuk mengerjakan atau menjadi pejabat di beberapa posisi. Sehingga, tak murni 100% pejabat adalah orang Eropa, khususnya Belanda.
Ada tiga keuntungan yang diperoleh jika melaksanakan kebijakan yang demikian.
- Jauh lebih murah karena pegawai bumiputera rela menerima upah lebih murah
- Lebih efektif karena mereka lebih mengenal dan mengerti karakter masyarakat pribumi, dan sebab itu pula akan lebih berdaya guna memecahkan persoalan kemasyarakatan yang muncul.
- lebih menguntungkan karena dengan cara ini juga pemerintah kolonial mendapatkan dukungan dan loyalitas pemimpin-pemimpin lokal bumiputera.
Sistem pemerintahan ini dinamakan sistem pemerintahan tidak langsung (tak campur tangan) atau dualisme. Orang Eropa di Jawa pada 1895 hanya beberapa ratus pejabat sipil, dan ribuan tentara. Mereka itu yang harus memerintah penduduk yang pada saat itu mencapai lebih kurang dua belas juta jiwa.
Sementara di luar Pulau Jawa, hanya akan temukan sejumlah kecil pos-pos pemerintahan dan benteng (pos-pos militer). yang dijaga oleh militer dan polisi bersenjata.