Jokowi dan Drama yang Diciptakannya

Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), sudah menjabat sejak tahun 2014 lalu. Rekam jejak yang ditorehkan selama lebih dari tiga tahun ia menjabat presiden RI cukup apik. Tingkat kepuasan masyarakat kepada kinerja Presiden Joko Widodo berada diangka 74,3 persen, menurut hasil survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), yang dilakukan pada Desember 2017 (Kompas.com 02/01). 

Jokowi adalah orang Solo yang terkenal santun, tenang dan kalem. Ia selalu melewati masalah yang menimpa negara ini dengan elegan. Bagaimana tidak, bak drama, ketenangan yang dipunyainya mengendalikan alur sehingga keriuhan yang diciptakan untuk meng-gonggong-nya akhirnya diam. Tidak tergesa-gesa dan cendrung memakai simbol, ia menampar semua keraguan dan perlawanan yang dilayangkan untuknya.

Riak terbaru muncul dari polemik undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang dikeluarkan DPR. Diambil dari laman Kompas.com (16/03/2018), sejumlah pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR menuai polemik karena dinilai memberikan kuasa yang berlebihan kepada DPR. Dalam Pasal 73, misalnya, ditambahkan frase "wajib" bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang. 

Lalu, pasal 122 huruf k, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Selain itu, pasal 245 mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Sikap Jokowi sendiri seolah membuat drama baru. Seperti yang diberitakan Kompas.com (13/02), Presiden Joko Widodo enggan berkomentar saat ditanya UU MD3 yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR. Jokowi sendiri tidak mau menandatangani pengesahan UU tersebut. Khas jokowi, ia bermain senyap dan penuh simbol. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Danil Anzar dalam kompas.com (16/03/2018), menyatakan sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani lembar pengesahan UU MD3 sebagai laku drama politik Jokowi yang sangat jelek. Satu lagi keraguan dilempar untuk Pak De Jokowi. 

Presiden Jokowi dinilai tidak tegas karena tidak langsung menerbitkan perppu untuk mengoreksi undang-undang tersebut. Jokowi sendiri mengaku tidak mendapat laporan dari para pembantu atau menterinya terkait pasal dalam Undang-undang MD3 yang menjadi polemik (Kompas.com 14/03). Sedangkan dari sudut pandang yang berbeda bisa kita liat, Jokowi menyerahkannya kembali pada jalur hukum. 

Presiden Jokowi mendorong publik untuk melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (CNNIndonesia.com 14/03). Sikap Jokowi yang tidak segera mengambil kendali mengingatkan kita kembali pada kasus Ahok. Ia selalu menyerahkan segalanya untuk kembali pada jalur yang semestinya, yaitu jalur hukum, supaya tidak bertindak otoriter bak diktator.

Bagaimanapun, itulah Jokowi. Ia akan bermain secara elegan dan akan tampil sebagai pemenang (lagi!). Ketenangan yang dipunyainya membuat orang untuk menanti dengan penuh harap keberhasilan langkah-langkah politik yang diambilnya. Drama yang dibangunnya selalu elok, dengan membiarkan para lawannya bercerita seturut alur mereka untuk menggapai puncak cerita, lalu alurnya akan bermuara pada kemenangan Jokowi yang sudah menunggu di akhir cerita. Lihat saja! Karena Jokowi adalah aktor, sutradara dan produser sejati untuk drama yang dibuatnya. Seperti judul cover film drama Indonesia yang menceritakan dirinya tahun 2013, JOKOWI: a living legend, a true inspirational story.