Terorisme merupakan sebuah kata yang sangat akrab akhir-akhir ini di telinga rakyat. Pemberitaan tentang ancaman ISIS atau Islamic State Iraq and Suriah yang sedang terjadi belahan bumi timur tengah sana disajikan seakan-akan menjadi ancaman yang sangat nyata terhadap kehidupan berbangsa dan bertanah air saat ini. Pemblokiran situs-situs Islam dijadikan alasan penyebab tumbuhnya pengikut kelompok ini di Indonesia. Tentu saja pemblokiran ini menimbulkan pro dan kontra karena terkesan apa yang dilakukan oleh pemerintah terkesan sangat sporadis.
Cerita tentang radikalisme Islam bukanlah hal yang baru, setiap episode perjalanan Presiden yang menakhodai negara ini selalu menyajikan kepada publik tentang adanya gerakan yang mengancam keutuhan bangsa dan negara ini tumbuh dari kalangan ummat Islam. Pemberitaan yang di suguhkan oleh media massa seakan-akan begitu besarnya ancaman yang ditimbulkannya. Berbeda dengan ancaman yang tumbuh dari gerakan gerakan yang muncul untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik yang tercinta ini seperti Gerakan Organisasi Papua Merdeka misalnya atau ancaman dari Republik Maluku Selatan yang masih eksis sampai kini atau gerakan radikalisme lainnya di luar Islam.
Munculnya isu-isu radikalisme ini selalu di barengi dengan agenda- agenda besar yang tidak diketahui oleh rakyat. Pengalihan perhatian dengan cara ini sangatlah seksi karena akan menyedot perhatian seluruh rakyat terutama ummat Islam yang mayoritas . Setiap Presiden yang memimpin selalu menayangkan kepada kita drama kolosal seperti itu untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lainnya.
Mencermati hal yang demikian sebenarnya pemerintah atas nama negara telah melakukan teror terhadap rakyatnya sendiri. Tindakan teror tidak hanya berbentuk dalam fisik semata tetapi juga non fisik. Salah satu tujuan dari teror tersebut adalah untuk meluluskan tujuan-tujuan politik. Pemberitaan yang begitu meluas dan masif telah memberikan rasa takut, rasa curiga dan mengadu domba rakyatnya. Ummat Islam yang mayoritas sebahagian besar berdiam diri di pedesaan tidaklah mengerti sesungguhnya pa yang terjadi, akan tetapi mereka seakan-akan merasakan ancaman itu ada di dekat mereka. Cara-cara seperti ini sudah seharusnya dihentikan. Tujuan didirikannya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa begitulah yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Melindungi rakyat tidaklah harus dengan melakukan aksi teror terhadap rakyat itu sendiri.
Pemerintah seharusnya menjaga negara ini untuk berjalan sesuai dengan tujuan negara ini didirikan. Hasil rumusan itu sudah menjadi konsesus nasional. Hanya pembukaan dari UUD 1945 itulah yang tidak boleh dilakukan amandemen. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan negara ini kelau dari jalur itu. Demokrasi yang kita sepakati saat ini tidaklah demokrasi yang seusai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi yang kita saksikan hari ini sudah mejadi demokrasi liberal. Pers yang dinyatakan salah satu pilar dari demokrasi telah memainkan peran besar dalam pembentukan opini yang kadang opini yang muncul itu sangat menyesatkan.
Pengerebekan pesantren, mencurigai kegiatan-kegiatan mesjid, mencurigai dakwah kampus, orang yang berjengot, orang-orang yang memakai jubah, pelecehan terhadap simbol-simbol Islam. menumbuh suburkan kelompok Islam sempalan dan perusakan moral anak bangsa dengan pembiaran situs-situs porna mudah diakses oleh anak-anak di bawah umur dan selainnya adalah ha-hal yang menyakitkan bagi ummat ini.
Bila umat Islam terus disudutkan tentu saja hal ini akan memacu tumbuhnya gerakan perlawan dan konsolidasi pemikiran yang tentu saja akan memicu perpecahan. Bila sebahagian besar rakyat yang beragama Islam tidak lagi merasa tenang dan nyaman di tanah airnya sendiri dengan tindakan represif pemerintah atas nama negara setidaknya hal itu akan menggugah kesadaran untuk melindungi diri dari apa yang ditunjukkan oleh negara. Bila ketidak adilan terus berlanjut akan terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk memperbaikinya kembali.
