Takut KPK Dipolitisasi atau Mempolitisasi KPK

hari-hari ini bangsa kita kembali dirundung problematika yang sepertinya merupakan perang ego antara pemerintahan sebagai lembaga eksekutif dengan DPR sebagai lembaga legislatif. hal ini terlihat dari rapat dengar pendapat antara KPK dengan DPR selama 2 hari,diman pada rapat itu diperdepatkan masalah mengenai pemeriksaan wapres boediono dan menkeu sri mulyani sebagai saksi kasus bank century di wisma wapres dan di kantor menkeu. para anggota dewan sangat mempertanyakan kredibilitas para penyidik KPK bila memeriksa saksi kasus bank century yang telah merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah bila tidak diperiksa di gedung KPK. hal ini mungkin benar menjadi sebuah ketakutan bila para pimpinan KPK dan para penyidik KPK akan melemah bila memeriksa diluar gedung KPK. dalam rapat tersebut pu, pimpinan KPK yaitu menjelaskan bahwa tidak ada aturan dari undang-undang yang mewajibkan mereka untuk memeriksa para saksi ataupun tersangka  di dalam gedung KPK,tetapi KPK hanya menjalankan 5 prinsip dari lembaga superbody tersebut yang tidak mungkin membawa KPK kepada arah kebijakan politik. namun yang harus menjadi sebuah masalah, mengapa KPK melakukan sistem pemeriksaan di luar gedung KPK saat memeriksa wapres boediono dan menkeu sri mulyani,kenapa sejak dari dulu bisa melakukan hal tersebut.ini merupakan sebuah keanehan yang mungkin dipertanyakan oleh sebagian kalangan dan mungkin saja masyarakat di seluruh indonesia. dari rapat dengar pendapat itu pun,sebagian para anggota dewan sperti memaksakan agar KPK harus atau wajib untuk memeriksa wapres boediono dan menkeu sri mulyani di gedung KPK dan mengatakan bahwa KPK tidak boleh dipolitisasikan. dari hal ini yang unik untuk dipertanyakan adalah bagaimana angota dewan dari komisi 3 takut bahwa KPK akan dipolitisasikan dengan memeriksa diluar gedung KPK,tetapi dari mereka pula ada upaya untuk mempolitisasikan KPK dengan meminta agar KPK harus memeriksa di dalam gedung KPK. hal ini menjadi sesuatu yang aneh saat jangan mempolitisasikan KPK,tetapi ada upaya untuk mempolitisasikan KPK. bagaiman pendapat anda ?,hal ini tergantung dari cara anda menanggapi hal ini.