Perhatian terhadap pendidikan inklusif di sekolah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak pemerintah mulai mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, meskipun niatnya baik, penerapan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu problematika besar yang sering dihadapi adalah ketidakmampuan sekolah menyediakan "treatment" atau perlakuan yang benar-benar khusus dan sesuai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal, untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, siswa-siswa ini membutuhkan dukungan dan adaptasi yang tepat agar mampu berpartisipasi dan berkembang dengan optimal.
Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus dan Kebutuhannya di Sekolah
Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak-anak yang memiliki kondisi fisik, mental, sensorik, atau emosional yang membutuhkan dukungan khusus dalam kegiatan belajar-mengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak-anak ini termasuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, motorik, perkembangan (seperti autisme atau ADHD), maupun kecerdasan (baik itu kecerdasan di atas maupun di bawah rata-rata).
Anak-anak ini memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh dukungan untuk memenuhi kebutuhan akademis, sosial, dan emosional mereka. Dalam teorinya, Piaget dan Vygotsky menyatakan bahwa setiap anak belajar melalui proses interaksi sosial yang mendalam dan bahwa setiap anak memiliki potensi untuk belajar dengan cara unik. Hal ini berarti, dalam kasus ABK, proses belajar-mengajar yang diterapkan harus disesuaikan, dengan pemahaman bahwa setiap anak memiliki tantangan dan kekuatan yang berbeda.
Realitas di Lapangan: Perlakuan yang Tidak Khusus
Sayangnya, banyak sekolah di Indonesia masih belum mampu menyediakan perlakuan khusus yang dibutuhkan ABK. Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas dan alat bantu belajar, serta rendahnya tingkat pemahaman terhadap kebutuhan spesifik setiap ABK. Alhasil, perlakuan yang diberikan sering kali tidak efektif dan justru membuat ABK merasa terisolasi, mengalami kesulitan belajar, dan merasa tidak dipahami.
Misalnya, anak dengan disleksia mungkin ditempatkan di kelas reguler tanpa dukungan atau metode pengajaran yang sesuai, seperti menggunakan teks berukuran besar atau teknik fonetik. Begitu pula, anak dengan gangguan sensorik yang kesulitan mengikuti pelajaran dengan visual dan suara intens sering kali mengalami gangguan konsentrasi dan tidak dapat menangkap informasi secara optimal. Hal ini sejalan dengan pandangan Maslow yang mengungkapkan bahwa kebutuhan dasar (seperti rasa aman dan penerimaan) harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mencapai potensi maksimalnya.
Kurangnya Sumber Daya dan Pelatihan Guru
Banyak sekolah masih kekurangan guru yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani ABK. Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 menunjukkan bahwa lebih dari 70% guru di sekolah umum tidak memiliki pelatihan khusus untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini membuat para guru sulit memahami kebutuhan unik masing-masing anak dan mengadaptasi metode pengajaran sesuai kebutuhan. Padahal, dalam konsep Universal Design for Learning (UDL), setiap anak idealnya mendapatkan akses yang sama ke materi pendidikan, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Di sisi lain, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan inklusif juga masih rendah, yang mengakibatkan keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Tidak semua sekolah memiliki ruang khusus untuk terapi, alat bantu seperti kursi roda, atau teknologi bantu (assistive technology) seperti perangkat audio untuk siswa dengan gangguan pendengaran. Kondisi ini semakin memperburuk masalah dan menghambat perkembangan akademis serta sosial-emosional ABK.