Pada tahun 2024, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dimulai pada 2014 akan resmi berakhir, menandai satu dekade kepemimpinannya atas Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut, Jokowi membawa berbagai perubahan, baik dari segi pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Namun, di balik keberhasilan yang telah dicapai, tidak sedikit pula tantangan dan kritik yang muncul. Lalu, sampai manakah Indonesia berjalan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi?
1. Infrastruktur Sebagai Tulang Punggung Pembangunan
Salah satu aspek paling menonjol dari kepemimpinan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Dalam dua periode pemerintahannya, Jokowi memprioritaskan proyek-proyek besar, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api.
Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa hingga 2022, lebih dari 1.500 kilometer jalan tol baru telah dibangun di bawah kepemimpinan Jokowi, dengan ambisi menciptakan konektivitas yang lebih baik di seluruh wilayah Indonesia. Proyek-proyek besar seperti Tol Trans-Jawa, Tol Trans-Sumatra, dan pengembangan bandara di daerah terpencil adalah contoh nyata dari komitmen ini.
Menurut Dr. Emil Salim, seorang ekonom senior Indonesia, pembangunan infrastruktur ini sangat penting dalam jangka panjang untuk memperbaiki daya saing Indonesia di mata global. “Pembangunan infrastruktur adalah investasi untuk masa depan. Meski biayanya besar, dampaknya dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan,” ujar Emil.
Namun, kritikus menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang masif ini sering kali mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Kelompok masyarakat sipil, termasuk WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), menyoroti proyek-proyek besar yang merusak lingkungan dan berdampak negatif terhadap komunitas lokal, seperti proyek pembangunan bendungan dan jalan tol di wilayah konservasi.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil, Namun Rentan
Di sisi ekonomi, kepemimpinan Jokowi juga diwarnai dengan usaha keras untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperluas basis pajak, dan menarik investasi asing. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi Covid-19 stabil di kisaran 5 persen per tahun.
Selama pandemi, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi, seperti banyak negara lainnya. Namun, Jokowi berupaya untuk memitigasi dampaknya dengan memberikan stimulus ekonomi, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini mencakup subsidi upah, bantuan sosial, dan bantuan bagi UMKM yang terdampak.
Namun, menurut Faisal Basri, seorang ekonom dari Universitas Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi terjaga, Indonesia masih bergantung pada komoditas dan investasi infrastruktur yang besar. "Struktur ekonomi kita belum berubah banyak. Ketergantungan pada komoditas masih tinggi, dan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB masih stagnan," kata Faisal. Ia juga menekankan perlunya reformasi struktural yang lebih dalam untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat sektor-sektor yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.