Lihat ke Halaman Asli

Ardi Bagus Prasetyo

TERVERIFIKASI

Praktisi Pendidikan

Jika Pemimpin atau Pejabat Kita Korup, Siapa yang Layak Disalahkan?

Diperbarui: 3 September 2024   08:22

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

(https://perludem.org/)

Proses politik adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengaturan kekuasaan. Proses ini melibatkan perdebatan, negosiasi, kompromi, serta persaingan antara berbagai aktor politik dengan beragam kepentingan.

 Lahirnya seorang pemimpin dalam konteks ini biasanya merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan pemilihan, pencalonan, dan dukungan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Seorang pemimpin terpilih melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum, atau melalui proses seleksi oleh kelompok elit atau partai politik yang memiliki kekuasaan.

Pemimpin tersebut kemudian diharapkan mampu menjalankan fungsi kepemimpinan yang efektif, mewakili kepentingan publik, dan mengarahkan jalannya pemerintahan atau organisasi sesuai dengan visi dan tujuan yang telah disepakati. 

Hak untuk menjadi pemilih adalah salah satu pilar utama demokrasi, yang memberikan setiap warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik dengan memilih pemimpin dan perwakilan yang mereka anggap paling sesuai untuk memimpin dan mewakili kepentingan mereka. 

(https://koran.tempo.co)

Namun, meskipun hak ini dianggap fundamental, tantangan besar sering muncul dalam proses pemilihan, terutama terkait dengan lahirnya pemimpin korup. 

Korupsi dapat muncul ketika pemimpin terpilih menggunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, merugikan kepentingan publik. 

Masalah ini sering kali diperburuk oleh sistem yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, dan praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang dan kampanye hitam. 

Akibatnya, meskipun hak untuk memilih memberi suara kepada rakyat, masalah korupsi dapat menghalangi tercapainya pemerintahan yang bersih dan efektif, dan menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Fenomena politik yang kerap terjadi di Indonesia selama masa-masa pemilu mencerminkan dinamika demokrasi di negara ini. Beberapa fenomena yang sering muncul antara lain:

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline