Masyarakat Desa Bai Jaya, di wakili beberapa Tokoh masyarakat, mengadukan permasalahannya ke Komnas Hak Asasi Manusia (Komnas HAM 11/7/2019), di damping beberapa Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Advokasi, Kementrian Desa, Transmigrasi dan PPDT, mereka di terima oleh Beka Ulung Askara salah seorang anggota Komnas HAM.
Perwakilan Masyarakat Desa Bai Jaya yang di Pimpin langsung oleh Kepala Desa Bai Jaya, awalnya mengadukan permasalahan desanya di Kementrian Desa, Transmiggrasi dan PPDT, terkait sengketa lahan yang mereka hadapi, yang menurutnya "terdapat indikasi penyerobotan lahan warga, karena kesalahan lokasi HGU".
Di Komnas HAM Warga Desa Bai Jaya, menjelaskan permasalahan mereka, yang dinilai telah dirampas Hak Haknya sebagai warga negara, dan memohon perlindungan pada Komnas HAM untuk perwakilan Tokoh masyarakat ini, agar tidak dilakukan kriminalisasi, karena sedang mengajukan permasalahan ini pada semua pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Sumber Photo : Arbit Manika
Selain ke Komnas HAM, Perwakilan Masyarakat Bai Jaya, bersilaturrahim ke Kantor Sekretariat Presiden (KSP), pada Deputi Bidang Reforma Agraria, untuk mendapatkan kejelasan atas permasalahan yang mereka hadapi.Dalam pertemuan tersebut mereka mendapatkan informasi terkait, keberpihakan Presiden Jokowi dalam penanganan kasus konflik agraria, termasuk mekanisme penyelesaian konflik agraria antara perusahaan pemilik HGU dengan Warga desa.
Selain ke Komnas HAM dan KSP, mereka juga berencana akan melakukan audience pada beberapa kementrian yang terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi, agar semua pihak, memahami permasalahan sebenarnya yang mereka hadapi saat ini, serta mengetahui perjuangan panjang yang telah mereka lakukan dalam menuntut keadilan sebagai warga negara, demikian yang di sampaikan oleh Syahril salah satu perwakilan Tokoh Masyarakat Desa Bai Jaya.
