Kalau benar surat itu adanya, patut diduga adanya ketakutan pemerintah dalam Judicial Review (JR) akan di Kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), karena Proses Pembuatan UU Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) yang isinya pemindahan Ibu Kota Prov Kalsel, tidak sesuai mekanisme dan Prosedur Pembuatan UU yang benar.
Hal tersebut diungkapan Direktur Utama Borneo Law Firm Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H melalui pesan whatsapp pada Kamis, 11 Agustus 2022, saat penulis meminta tanggapannya terkait surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bernomor 180/4177/SJ, bertanggal 20 Juli 2022, berisi perintah agar Walikota Banjarmasin Ibnu Sina untuk mencabut pengujian UU Prov Kalsel No. 8 Tahun 2022, yang bernomor perkara 60/PUU-XX/2022 dan diregister pada 29 April 2022, mengenai uji materil UU Provinsi Kalsel dicabut.
Berdasarkan beberapa sumber informasi, alasan Mendagri dalam suratnya bahwa pembuatan dan pengesahan UU Prov Kalsel bersama DPR RI merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga patut dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten untuk pemerintah daerah (pemda).
Menurut Mendagri, apabila ada permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan wajib diselesaikan secara administrasi kedinasan pemerintahan. Hal itu demi menjaga wibawa pemerintahan.
Walikota Banjarmasin pun diingatkan Mendagri untuk memperhatikan surat Mendagri No. 180/136999/SJ tanggal 6 Desember 2022 mengenai peran Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintahan Daerah, yang menegaskan jika ada permasalahan hukum antar pemda ditempuh dengan upaya administratif ketatanegaraan.
Atas gugatan judicial review terhadap UU Prov Kalsel No. 8 Tahun 2022 itu yang diajukan Walikota Banjarmasin sebagai pemohon, dinilai kurang bijaksana dalam ketatanegaraan oleh Mendagri. Dengan dasar-dasar itu, Mendagri pun memerintahkan Walikota Banjarmasin mencabut permohonan pengujian materiil UU Prov Kalsel, untuk kemudian dilakukan penyelesaian di internal pemerintahan.
Surat Mendagri ini juga ditembuskan ke Inspektur Jenderal Kemendagri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta. Kemudian, kepada Gubernur Kalsel dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno, mengaku surat perintah Mendagri itu kemungkinan dipegang oleh ketua dewan.
Sementara itu, Direktur utama Borneo Law Firm Muhamad Pazri menegaskan, "kada bamundur munduran dalam JR terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prov Kalsel."
Ia menjelaskan bahwa salah satu perjuangan adalah mempertahankan dan mengembalikan marwah, menjaga sejarah para pejuang Banjarmasin sebagai Ibukota Prov Kalsel. Borneo Law Firm Kuasa Hukum Forkot Banjarmasin, Kadin Kota Banjarmasin dan Tokoh Masyarakat berkomitmen melakukan usaha, ikhtiar sampai akhir putusan MK dan kada bamumunduran.