Selain untuk pembangunan fisik, pemanfaatan Dana Desa banyak dialokasikan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam jangka waktu 2015-2018, tercatat sebanyak 37.830 unit BUMDes yang terbentuk lewat program kebijakan Dana Desa. Dengan demikian, per 21 Desember 2018, sebanyak 61% desa di Indonesia telah memiliki BUMDes.
Hal tersebut disampaikan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi dalam gelaran diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa" di Griya Agung, Palembang, Senin (4/2) kemarin. Saya dan beberapa rekan Kompasianer Palembang (Kompal) berkesempatan hadir dalam acara ini.
"Anggaran dana desa yang pada tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, meningkat jadi Rp 60 triliun di 2018. Jika di awal pelaksanaannya dana ini banyak digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat saja, tahun-tahun terakhir mulai banyak dimanfaatkan untuk hal lain, salah satunya pembentukan BUMDes. Dari total 45.549 unit BUMDes yang ada, sebanyak 37.830 unit di antaranya terbentuk melalui program Dana Desa," kata Anwar.
Menariknya, keberadaan BUMDes tersebut tak hanya berdampak signifikan pada perekonomian desa, namun juga berhasil menyerap cukup banyak tenaga kerja. Sebanyak 1.074.754 orang tenaga telah terserap lewat keberadaan BUMDes.
Disampaikan Anwar, hal itu berpengaruh terhadap menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) desa. TPT yang semula berada di angka 4,93% di tahun 2015, saat ini telah turun menjadi 3,72% di akhir 2018.
"Sebanyak 1 juta lebih tenaga kerja berhasil terserap lewat keberadaan BUMDes ini. Dan dipastikan semuanya adalah tenaga kerja lokal," jelas Anwar.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya yang turut hadir dalam forum tersebut menyambut baik penyerapan tenaga kerja oleh BUMDes. Menurutnya, hal itu secara tidak langsung telah meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Jangan sampai, tenaga kerja kita dieksploitasi untuk kepentingan negara lain. Dengan adanya BUMDes, artinya membuka peluang lapangan kerja di desa sendiri," kata Mawardi.
Meski demikian, Mawardi mengakui, khusus untuk wilayah Sumatera Selatan, per akhir Oktober 2018 baru empat kabupaten/kota yang menerima kucuran dana desa tahap III. Keempat kabupaten/desa tersebut adalah Kota Prabumulih, Muara Enim, Musi Rawas, dan Banyuasin.
Hal ini disebabkan karena sebagian besar desa belum menyerahkan laporan penggunaan dana desa tahap II. Di samping itu, masih ditemui sejumlah kasus penyelewengan terkait pemanfaatan dana desa di lapangan.
Menanggapi hal ini, Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah menggandeng KPK untuk mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu, diharapkan peran masyarakat pula untuk ikut melaporkan penyelewengan atau pelanggaran yang mungkin ditemui di lapangan.