Pada umumnya, polisi RW atau kepolisian lingkungan adalah unit keamanan lokal yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan keamanan di suatu lingkungan perumahan atau permukiman.
Ada beberapa argumen yang bisa dikemukakan untuk mendukung keberadaan polisi RW, namun ada juga pendapat yang berpendapat sebaliknya. Berikut ini beberapa argumen mengapa tidak perlu ada polisi RW:
Biaya dan efisiensi: Mempertahankan polisi RW dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi masyarakat. Anggaran yang digunakan untuk membayar polisi RW dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti infrastruktur atau pendidikan.
Selain itu, keberadaan polisi RW juga memerlukan sumber daya manusia yang bisa menghabiskan waktu dan energi yang berarti bagi para anggotanya.
Overlapping tanggung jawab: Beberapa orang berpendapat bahwa tanggung jawab polisi RW berpotensi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi polisi negara atau kepolisian setempat.
Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan saling lempar tanggung jawab antara polisi RW dan kepolisian setempat.
Menghilangkan polisi RW dapat memperjelas tanggung jawab kepolisian setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah.
Potensi penyalahgunaan kekuasaan: Dalam beberapa kasus, polisi RW dapat menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.
Potensi itu di antaranya: penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota polisi RW. Menghapus polisi RW dapat mengurangi risiko potensial penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi.
Partisipasi masyarakat: Menghapus polisi RW dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.