Pasal 54 KUHAP yang berbunyi " ...... Guna Kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan batuan hukum dari seseorang dan/atau Pendamping Hukum, selama dalam waktu pada tiap tingkatan pemeriksaan perkara, menurut tatacara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...."
Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian dari Asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara.
Dalam implementasi Asas Hukum Praduga Tidak Bersalah, menyatakan bahwa Seseorang tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai dengan dan/atau sebelum diputus oleh Pengadilan Negeri sehingga berkekuatan hukum tetap. Asas hukum praduga tidak bersalah telah ada dari abad ke-11 di sistem hukum Common Law di negara Inggris di Bill of Rights.
Asas ini muncul karena latar belakang pemikiran individualistik-liberalistik yang di pertengahan abad ke-19 berkembang ketika itu.
Namun pada faktanya asas ini tidak dijalankan dengan baik tetapi malah seringkali dilanggar dan disalahgunakan. Banyak para pengak hukum yang ketika sesesorang belum mendapatkan status baik menjadi tersangka dan belum terbukti bersalah sudah dipukuli dan disakiti tanpa adanya alasan yang nyata.
Ini merupakan sebuah pelanggaran asas dan HAM (Hak Asassi Manusia). Hal itu yang akan memunculkan sebuah kesan yang buruk terhadap kinerja aparatur penegak hukum di Indonesia. Praduga tidak bersalah yaitu suatu prinsip yang mana seseorang harus dianggap tidak bersalah atau belum bersalah sampai pengadilan memberi pernyataan orang itu bersalah.
Apakah sanggat penting asas ini bagi Negara seperti Indonesia? Asas praduga tidak bersalah adalah syarat penting dan utama pada negara yang menganut due process of law seperti Indonesia. Agar tercipta keadilan yang jujur, adil, tidak memihak.
Apriyan Sucipto, SH, MH