KEHADIRAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe diprediksikan akan menyerap tenaga kerja hingga tiga puluh ribu lebih. Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani PP No.5 Tahun 2017 dan meresmikannya pada 14 Desember 2018. Dari empat? Keputusan presiden tentang kawasan ekonomi khusus, yang sangat siap untuk dilaksanakan adalah KEK Arun Lhokseumawe. Keunggulannya yaitu kawasan tersebut sudah memiliki sarana dan prasarana yang relative lebih baik, yaitu memiliki Pelabuhan yang sudah siap untuk dioperasionalkan seperti Pelabuhan Kreung Gekueh, Pelabunan PT Arun dan Pelabuhan PT PIM Persero. Selain itu dalam kawasan KEK Arun juga memiliki beberapa Proyek vital yang sedang berjalan PT Pupuk Iskandar Muda, PT Perta Arun Gas, PT Humpus, serta PT Pelindo.
Letak KEK Arun yang berada pada jalur perdangan utama lautan Hindia merupakan kawasan yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai kota perdagangan dunia. Bahkan lebih strategis jika dibandingkan dengan Pelabuhan Singapore yang sangat padat transaksinya. Dengan keterbatasan areal yang dimiliki pelabungan Singapore, sudah ribuan hektar lautan mereka timbun dengan membeli tanah dari Indonesia dengan harga murah.
Dalam kawasan KEK Arun sesuai kepres tersebut, juga terdapat universitas negeri yang memiliki seribuan lebih dosen dan tenaga kependidikan serta dua puluh ribu lebih mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan. SDM yang begitu besar diharapkan sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan KEK Arun. Sehingga banyak pihak yang mengharapkan KEK Arun menjadi pemicu utama dalam mencerahkan kembali perekonomian Aceh yang redup pasca exploitasi Gas Alam cair oleh Exxon mobile.
Kenyataan di lapangan sesuai data statistic, Aceh merupakan daerah termiskin di sumatera. Walau pemerintah daerah sudah berusaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,6 persen pada tahun ini, namun belum mampu keluar dari daerah termiskin di Sumatera. Tidaklah berlebihan apabila masyarakat Aceh sangat berharap pada KEK Arun untuk dapat mengurai kemiskinan di daerah Serambi Mekah. Ribuan lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang sedang menunggu kesempatan untuk berkiprah di kawasan KEK Arun.
Paparan pelaksana dari KEK Arun pada saat FGD di Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh Utenkot Cunda Lhokseumawe, begitu baik berbagai program yang akan dilaksanakan sesuai masterplan yang telah disusun. Bahkan banyak pembangunan yang akan dilakukan dengan berbagai sumber pembiayaan yang telah dicanangkan termasuk pembanguan bandara Malikussaleh diharapkan dapat mengembalikan Lhokseumawe sebagai petro dollar.
Keinginan untuk membuat Lhokseumawe dan sekitarnya gemerlap kembali sangat diharapkan oleh semua pihak. Harapan yang baik tersebut setidaknya dapat membangkitkan semangat bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara mumpuni. Namun kenyataan dihadapan mata sebagai mana data yang ditunjukkan Aceh termasuk daerah miskin. Pasca habisnya produksi gas alam cair Aceh semakin redup transaksi ekonomi yang terjadi. Ketika dipertanyakan kepada pengelola kawasan KEK Arun, kenapa para pengusaha baru yang sudah mau melaksanakan kegiatan ekonominya di kawasan KEK Arun belum juga terlealisir.
Pengelola kawasan KEK Arun yang biasanya dapat memutuskan langsung untuk pelaksanaan berbagai aktivitas secara terpadu, termasuk perizinan serta penetapan areal kerja masing-masing usaha. Namun pengelola kawasan tidak memiliki wewenang sampai kepada hal tersebut. Menjadi ironi apabila sebuah kawasan pengelolanya tidak bisa menjalankan masterplan yang telah dirancang sebelumnya. Setiap pengusaha yang akan memulai kegiatanya, setelah mengajukan program namun tempatnya belum sepenuhnya diberikan izin sewa sebelum tim penilaian asset dari Lman Jakarta turun. Kebiasaannya hasil peninjauaan tim tersebut baru ada hasil setelah berbulan-bulan lamanya. Hal ini tentu akan menyulitkan bagi investor yang akan menanamkan modalnya di kawasan tersebut. Bahkan mereka menyatakan lebih mudah berinvestasi di Jakarta dibandingkan pada kawasan kusus yang sudah diprogramkan seperti kawasan KEK Arun.
Kejadian yang demikian sama halnya seperti ular yang dilepaskan, namun ekornya tetap dipegang. Sehingga tidak mungkin dapat bergerak dengan lancar. Persoalan seperti ini seharusnya segera diselesaikan. Jangan sampai kegagalan dalam pelaksanaan KEK Arun mengorbankan berbagai kalangan termasuk kesejahteraan masyarakat yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut. Pemerintah pusat seharusnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan Aset dikawasan yang telah ditentukan. Lman seharusnya tidak memberlakukan aturan yang sama untuk kawasan ekonomi khusus. Apabila tidak ada kebijakan khusus kemungkinan untuk berkembang kawasan tersebut akan jauh panggang dari api. Di-eraindustrialisasi yang perkembangannya begitu cepat, hendaknya kita juga harus bertindak cepat.
Untuk menekan tingkat kemiskinan secara signifikan di Aceh perlunya investasi yang mumpuni. Sehingga tidaklah berlebihan apabila kita mengharapkan pada KEK Arun untuk mengurai kemiskinan di Aceh melalui penyerapan tenaga kerja yang utama. Dengan adanya lapangan kerja yang luarbiasa tersebut, moga kesejahteraan di serambi mekah ini akan terlihat secara nyata. Moga prediket Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera akan terkikis dengan sendirinya.
Selah empat belas tahun penandatanganan MoU Helsingki, Aceh secara relative sudah cukup aman. Hal ini ditandai dengan terbukanya warung-warung serta took kelontong yang menjajakan makanan selama duapuluh empat jam. Hal ini menandakan masyarakat sudah merasa aman untuk melaksanakan aktivitasnya siang dan malam. Situasi yang nyaman ini jangan sampai dinodai oleh oknum tertentu yang melakukan pemalakan untuk setiap orang yang akan membuka usahanya di Aceh. Apabila ini tidak dilakukan prediket Aceh tidak aman yang didengungkan pihak-pihak yang kurang sependapat untuk aceh bangkin kembali akan benar adanya. Untuk itu mari kita lawan bersama untuk mencapai kemakmuran yang nyata. Moga!