Pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) selalu menimbulkan berbagai kontroversi antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di tengah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan telah menimbulkan kekhawatiran akan nasib hutan dan ekosistem di wilayah tersebut. Apakah pembangunan ini akan mengancam status Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia?
Menurut Isran Noor, gubernur Kalimantan Timur periode 2018--2023, pembangunan IKN tidak akan merusak lingkungan. Sebaliknya, langkah pertama yang diambil adalah mengembalikan kawasan IKN menjadi hutan yang subur. Menurutnya, sebagian besar hutan yang digunakan untuk IKN saat ini merupakan hutan produksi, bukan hutan alam.
Pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret untuk mengatasi kekhawatiran akan deforestasi, termasuk menanam lebih dari 20 juta bibit pohon tanaman.
Selain itu, Ia menyatakan bahwa pembangunan IKN hanya akan memanfaatkan sekitar 15% dari luas kawasan, dan 85% sisanya akan kembali menjadi hutan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan dampak lingkungan dalam pembangunan IKN.
Disamping masalah deforestasi yang mengancam nasib paru-paru dunia yang menjadi masalah utama, terdapat juga masalah lingkungan lainnya seperti polusi udara dan air, dan kerusakan ekosistem lokal. Pembangunan IKN juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketimpangan pendapatan, perubahan sosial yang cepat, dan konflik antar kelompok.
Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, pemerintah dan semua pihak terlibat harus terus memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan IKN. Langkah-langkah mitigasi yang efektif harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merugikan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial di Kalimantan. Dengan begitu, Kalimantan akan tetap menjadi salah satu paru-paru dunia yang penting bagi keberlangsungan planet ini.
