Dalam satu minggu ini dunia politik Indonesia memanas kembali, hal ini dipicu pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyatakan usulan penundaan Pemilu 2024. Isu ini berkembang cepat ketika Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perindustrian di Kabinet Jokowi jilid II menyatakan setuju atas ditundanya Pemilu sesuai usulan Muhaimin.
Dua isu yang dibawa dua tokoh politik ini kemudian disambar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bahwa PAN menyetujui ide ini dan bersiap dibelakang gerbong penundaan Pemilu. Gong dari gaung besar ide jahat Penundaan Pemilu dibuka ruang diskusinya oleh Ketua Umum NU KH Yahya Cholil Staquf yang menyatakan ide ini bisa dibicarakan. Padahal tak ada alasan objektif kondisi sosio-ekonomi serta stabilitas politik yang mendasari tujuan penundaan Pemilu. Lalu pertanyaannya, apakah ini usulan spontan atau sudah menjadi rencana yang digerakkan secara sistematis dan runtut oleh kelompok tertentu. Untuk memeriksa siapa yang bermain dan tujuan apa maka kita harus memulainya dari gerakan awal.
Wacana penundaan Pemilu sebenarnya senafas dengan gerakan pendahulunya yaitu : Gerakan penambahan tiga periode yang digerakkan oleh Konsultan Politik Muhammad Qodari, Direktur eksekutif Indobarometer. Sebenarnya apa yang dilakukan Qodari kental warna pragmatis politiknya yaitu : berusaha menyatukan kubu Prabowo dengan Jokowi, tapi tetap membuka ruang bagi Jokowi untuk menjabat ketiga kalinya. Gerakan Qodari ini mendapatkan penolakan hebat karena dinilai menyalahi konstitusi dan tidak laku pasarannya di muka publik.
Gerakan ini awalnya seperti angin besar lalu menjadi sepoi-sepoi setelah Jokowi menyatakan penolakannya dan menyebut tiga alasan pengusungan dirinya selama tiga periode : "Pertama, menampar muka saya. Kedua, mencari muka padahal saya punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan saya" kata Jokowi dalam satu pertemuan.
Setelah Jokowi menyatakan tiga pendapatnya gerakan Jokowi tiga periode langsung tiarap. Namun kajian untuk membuka kemungkinan Jokowi menjabat setelah 5 tahun masa jabatannya masih dibuka. Menurut investigasi TEMPO ada kajian dari Lab 45, sebuah Lembaga Kajian yang dikomandani Andi Widjajanto untuk membahas soal amandemen konstitusi dan masa jabatan kepala pemerintahan. Juga analisis perbincangan di sosial media yang mendukung atau menolak wacana masa jabatan Presiden maksimal tiga periode. Laporan investigasi TEMPO ini kemudian dibantah secara resmi oleh Andi Widjajanto, dirinya menyatakan tidak melakukan kajian tersebut. Tapi bila itu benar kemungkinan data yang dipakai Muhaimin menyebut "Big Data" adalah dari analisa Andi Widjajanto.
Setelah gerakan Qodari sebenarnya ada gerakan kecil yang hampir tidak dipedulikan publik yaitu Pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadila, ia menyebut rata-rata pengusaha memiliki keinginan Pemilu 2024 ditunda karena sedang terpuruk bisnisnya akibat Pandemi Covid 19 dan mereka tidak terbebani persoalan politik. Apa yang dikatakan Bahlil kurang memiliki gaung di telinga publik karena posisi Bahlil yang dinilai kurang bobot politiknya tapi belakangan publik akan terkejut siapa dibalik Bahlil yang membisiki agar ia berpendapat demikian.
Ketika gerakan dimulai dari Qodari, lalu ada tudingan gerakan senyap kajian perpanjangan masa jabatan Presiden oleh Andi Widjajanto yang diumpan ke Muhaimin, dan gerakan pendahuluan dari Menteri Bahlil Lahadila yang kemudian disusul aksi Airlangga dan Zulkifli Hasan publik belum membaca siapa dalang dari semua ini.
Barulah pada Rabu 2 Maret 2022, Media online besar CNN merilis headline-nya "Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024" terkuak nama Luhut disebut-sebut sebagai dalang dalam operasi Penundaan Pemilu. Hal ini dikatakan CNN bahwa Zulkifli Hasan menyatakan diundang Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan isi pertemuan agar Zulkifli Hasan menyetujui usulan penundaan Pemilu. Sontak berita CNN di awal Maret menjadi berita besar di Sosial Media. Trending twitter menyebutkan nama "Luhut" sebagai trending nomor satu dan jadi bahan pembicaraan Netizen yang mayoritas menolak rencana dimana Luhut dituding sebagai otaknya. Kemungkinan juga Luhut yang membisiki Bahlil mengingat Luhut adalah mentor Bahlil.
Setelah media membaca bahwa "operasi politik tunda Pemilu 2024" adalah mainan Luhut maka beredarlah isu macam-macam yaitu : diancamnya Airlangga dicopot jabatannya dari Menteri bila tidak menyampaikan isu tersebut, dimasukkannya jatah Menteri dari PAN ke kabinet Jokowi pada reshuffle Kabinet tahun 2022 sampai isu tekanan pada Muhaimin yang memang dia adalah "pasien rawat jalan KPK" atas kasus kardus duren. Banyak sekali isu yang beredar setelah media mengendus bahwa operasi tunda Pemilu 2024 walaupun hal ini dibantah Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi yang mengelak Luhut berada dibalik proyek operasi Tunda Pemilu.
Namun dibalik penolakan Luhut adalah dalang penundaan Pemilu yang dikatakan Jodi Mahardi, namun bila dilihat siapa pemain yang memunculkan isu perpanjangan Presiden merupakan orang yang berada dalam lingkaran dalam Luhut. Sebut saja Bahlil Lahadila, menurut informasi Bahlil adalah binaan Luhut sejak awal yang ditempatkan di kabinet sementara Airlangga adalah 'orang Luhut' di Golkar atau bisa disebut faksi Luhut. Dan Andi Widjajanto sudah lama jadi inner circle Luhut sejak jaman isu "Trio Macan Istana" di awal masa kekuasaan Jokowi tahun 2015 yang menyebut Luhut, Rini Soemarno dan Andi Widjajanto sebagai trio yang berpengaruh di Pemerintahan Jokowi. Jadi wajarlah bila media mengendus operasi tunda Pemilu adalah maenan Luhut. Tapi siapapun yang menggerakkan isu penundaan Pemilu atau sebut saja "Lingkaran X" ini jelas sangat berbahaya bagi konstitusi.