Semenjak pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dahulu, anggaran dana desa mulai digulirkan pemerintah (negara) dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa itu sendiri.
Pertama kali anggaran dana desa yang diberikan negara melalui pemerintah pada waktu itu, di kenal dengan istilah "raksa desa" dengan total bantuan yang cair sebesar 100 juta.
Semenjak itu, anggaran dana desa terus di tingkatkan besarannya pada setiap tahun. Kini dana yang dapat di cairkan sudah melebihi diatas 1 milyar untuk setiap desanya.
Artinya setiap desa mengelola anggaran yang tidak sedikit dalam setiap tahunnya. Dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan wilayah desa, secara mandiri dan di terapkan oleh pengurus desa bersama masyarakatnya.
Namun apa yang terjadi?
Setelah bertahun-tahun pemerintah memberikan anggaran dana desa, kini banyak berseliweran berita-berita miring terkait pengelolaannya yang tidak transparan dan rentan kecurangan.
Pemerhati anggaran dana desa, tokoh dan masyarakat banyak yang menaruh curiga terhadap pemerintahan desa atas pengelolaannya, padahal Anggaran Dana Desa, Bukan Untuk di Korupsi.
Kecurigaan muncul akibat tidak adanya transparasi (keterbukaan) dari pihak desa terhadap masyarakat terkait laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran dana desa itu.
Bahkan dinilai banyak desa yang dipimpin oleh kepala desa telah melakukan tindak korupsi, penyelewengan dan kecurangan dalam mengelola anggaran dana desa itu.
Tidak sedikit kepala desa yang memang telah terbukti melakukan penyelewengan terhadap anggaran dana desa, sehingga harus mendekam di penjara akibat dari ketidak jujuran dan tindak korupsinya.