Reshuffle Terbatas, itulah yang harus dilakukan oleh presiden Joko Widodo saat ini dengan tertangkapnya dua orang menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebabkan kosongnya dua jabatan yang membantu keberlangsungan kinerja pemerintahan yaitu jabatan Menteri Kelautan Perikanan dan Menteri Sosial.
Kedua posisi ini memiliki peran yang sangat strategis dan harus segera mendapat penggantinya agar kinerja dua kementerian ini dapat berjalan sebagai mana mestinya.
Bagaimana kinerja beberapa menteri selama ini?
Reshuffle Terbatas harus dilakukan presiden dengan mengangkat menteri yang baru yang dianggap akan mampu melakukan kinerjanya dengan baik, sebab kinerja yang baik seorang menteri akan berakibat yang baik pula terhadap kondisi serta situasi pemerintahan saat ini.
Jika ada kementerian yang tidak berjalan sesuai target pemerintah dan harapan masyarakat maka berakibat munculnya polemik baru dan permasalahan lama tidak kunjung selesai. Maka di sinilah pentingnya seorang presiden bersama wakilnya melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang sedang ditugaskan, jika dilakukan evaluasi yang baik pasti akan terlihat menteri mana saja yang dapat melaksanakan amanatnya, sedangkan menteri yang dianggap tidak berhasil sebaiknya segera diganti saja.
Apakah sudah saatnya dilakukan reshuffle?
Reshuffle kabinet dapat dilakukan kapanpun oleh seorang presiden, maka dengan kewenangan yang melekat padanya itu kapanpun dapat dilakukan reshuffle setelah melakukan evaluasi serta penilaian yang komprehensif terhadap kinerja para menteri yang membantu pemerintahannya.
Presiden dapat melakukan reshufle jika situasi pemerintahannya dianggap tidak berhasil dan sudah masuk pada ranah berbahaya bagi keberlangsungan pemerintahannya.
Siapa yang perlu diganti?
Presiden dapat mengganti menteri yang memang tidak sesuai target dan harapannya, apalagi jika kinerjanya dianggap buruk. Seperti adanya beberapa kementerian yang pelayanan serta kinerjanya mempersulit masyarakat atau menterinya hanya sibuk memperkaya diri, jalan-jalan, menggunakan fasilitas secara berlebihan bahkan fasilitas negara yang telah diberikan kepadanya lebih banyak digunakan untuk kepentingan kelompok maupun pribadinya.
Dengan melalui evaluasi dan penilaian secara komprehensif ini sangat penting dilakukan oleh seorang presiden dan wakilnya dalam menentukan perlu dan tidaknya menteri yang sedang menjabat untuk diganti posisinya oleh yang lain.