Kalau dikaji-kaji, terkadang orang-orang dewasa banyak juga yang berperilaku kurang dewasa. Apalagi pada saat tertekan atau dalam keadaan kurang sehat, baik jasmani maupun rohani.
Membahas perselisihan Lino dengan berbagai pejabat negara, terkadang membuat kita menggeleng-gelengkan kepala. Heran juga, kayaknya Dirut Bumn yang paling banyak berselisih dengan pejabat negara adalah Lino, patut diberikan gelar pemegang rekor oleh Jaya Suprana.
Sebelum kita blunder, kemaren malam, ada lagi berita tentang Rizal Ramli (kita singkat RR) yang geram dengan R J Lino (kita singkat RJL). (http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/213811926/Dua.Perintahnya.Ditolak.RJ.Lino.Rizal.Ramli.Geram?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp)
Ada dua hal, pertama, RR meminta sistem first come first serve untuk kapal yang tiba di Tj. Priuk. RJL menolak dengan alasan, masing-masing kapal telah memiliki langganan dengan terminal container.
Yang kedua, RR meminta supaya kontainer yang melewati 3 hari waktu inap diberikan denda 5juta per hari.
Untuk hal pertama, sebenarnya maksud dari RR baik dan sistem manajemen yang telah diterapkan oleh RJL pun, mungkin sudah cukup baik. Tetapi, alangkah baiknya, kalau statistik dan data kedatangan dan waktu antri kapal sebelum sandar, dibuka dan dibahas bersama. Apabila kapal harus menunggu lama sebelum bisa sandar, sementara terminal container ataupun dermaga lain kosong, patut dicari permasalahannya, kenapa bisa seperti itu.
Apakah ada perbedaan tarif atau pelayanan? Bukankah semua orang akan mencari yang terbaik dan termurah? Atau ada alasan keamanan? Maka, apabila RR dan RJL dapat mengesampingkan ego nya masing-masing, duduk dan bahas bersama, tentu masalah waktu tunggu kapal sebelum sandar dapat diselesaikan dengan baik.
Untuk hal kedua, perlu dimengerti bahwa tarif sekarang pun adalah kenaikan di bulan maret tahun ini. Dan kenaikan ini saja pun sudah terasa berat. Karena posisi pada saat itu, Pelindo dalam keadaan diuntungkan dan tidak ada urgensi untuk tarif dinaikkan, tetapi sama dengan pemikiran RR, menteri pada saat itu mengusulkan kenaikan tarif supaya orang tidak mau menumpuk barang di pelabuhan. RJL sekali ini, berpendapat, bahwa masalah lamanya waktu inap di pelabuhan lebih karena perizinan dari kementrian terkait atau pun dari instansi lainnya. Jadi, tidak fair apabila pengusaha yang dibebankan biaya sementara kesalahan masih di pihak birokrat. Sekali ini, saya setuju sekali dengan pendapat RJL.
Perlu dimengerti, bahwa pendapat bahwa biaya penyimpanan atau penumpukan di pelabuhan lebih murah dari biaya di luar adalah menyesatkan. Tidak ada importir yang dalam keadaan normal mau menumpuk barang lama-lama di pelabuhan. Semua mau secepatnya keluar. Sebagai perbandingan, biaya untuk menyimpan satu kontainer 20feet di luar pelabuhan adalah 1juta per bulan, sementara untuk satu bulan di pelabuhan belawan Rp. 5.710.449,-. Jadi, kalau kita mengerti angka, tentu biaya di pelabuhan lebih tinggi dari di luar pelabuhan, lebih dari 5 kali lipat.
Jadi, importir tidak perlu lagi ditakut-takuti dengan dengan denda 5juta per hari, karena sudah cukup takut dengan biaya yang sedang berlaku. Cukuplah dengan tekanan yang sekarang ada. Kurs yang tinggi, biaya buruh yang tidak rendah, pelayanan birokrasi yang belum baik, bunga pinjaman yang masih tinggi.
Meski bukan penggemar berat Pelindo, saya rasa kita harus objektif, bahwa perintah dari RR, adalah hal yang perlu dikaji. Tetapi cara RJL menolak juga sangat angkuh, meskipun alasannya benar. Secara pribadi, saya merasa, seorang manajer dengan kemampuan biasa-biasa saja pun, dapat memastikan Pelindo dalam keadaan menguntungkan, toh tidak perlu pusing dengan berbagai hal, tinggal benahi saja.