Maju menjadi calon gubernur atau wakil gubernur harus selalu siap menghadapi berbagai kritikan atau bahkan fitnah untuk menjatuhkan yang di alamatkan kepadanya. Karena dalam politik apapun bisa diterjadi, yang benar bisa menjadi salah, dan sebaliknya.
Kasus yang dialami Azwar Anas di Jawa Timur mungkin jadi bumbu-bumbu pedas di awal-awal pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Gara-gara foto lamanya, Bupati Banyuwangi ini gagal menjadi Calon Wakil Gubernur Gus Ipul.
Padahal kalau jadi maju, Pasangan Gus Ipul dan Azwar Anas berpeluang besar untuk menang di Pilgub Jatim. Hal itu karena elektabilitas keduanya sangat tinggi berkat berbagai prestasi yang diraih, khususnya Azwar Anas di Banyuwangi
Bergeser ke Pulau Sumatra, serangan fitnah seperti itu mulai menyasar Calon Wakil Gubernur Sumatra Selatan Mawardi Yahya. Ia di demo oleh beberapa orang yang mengaku dari Aliansi Mayarakat Sumsel (AMS).
Mereka memprotes keberadaan Mawardi Yahya sebagai salah satu peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2018-2023. Beberapa orang itu menuduh MY memalsukan ijazah demi meraih tiket di Pilgub Sumsel. Mereka pun mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel, Kamis (18/1) untuk menyelidikinya.
Mengkritik boleh saja, karena di alam demokrasi seperti saat ini kita dibebaskan untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Tetapi dalam kasus demo di atas, bukan lagi kritik tapi fitnah kejam yang sangat memalukan.
Bagaimana mungkin Mawardi Yahya yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir ( (2005 - 2010, 2010 - 2015), memalsukan ijazahnya. Karena itu, demo itu saya anggap sangat menggelikan.
Menggelikan sungguh menggelikan bagi yang mengharapkan Pilkada berjalan dengan lancar dan damai. Kecuali bagi pasangan calon yang telah membayar beberapa orang tersebut untuk menjatuhkan Mawardi Yahya. Karena bagi pasangan yang menghalalkan fitnah itu, apapaun akan rela dilakukan alasan menang.