Lihat ke Halaman Asli

Keprihatinan Herman Deru Soal Terpuruknya Tingkat Kemudahan Berbisnis di Sumsel

Diperbarui: 28 Desember 2017   19:00

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Buruknya tingkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) di Sumatra Selatan menjadi perhatian serius Calon Gubernur Sumsel 2018 Herman Deru. Pasalnya, Sumsel terpuruk dengan menempati peringkat ke-8 paling rendah dari 33 provinsi di Indonesia.

whatsapp-image-2017-12-28-at-12-17-23-212x300-5a44dd02cf01b41c841ecf53.jpeg

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada bulan November 2017 lalu, Asian Competitiveness Institute (ACI) sebuah pusat penelitian di Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS), mengeluarkan data tentang rata-rata nasional tingkat kemudahan berbisnis di seluruh Provinsi Indonesia.

Hasilnya, Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi dengan tingkat kemudahan berbisnis terbaik pada 2017. Posisi kedua diduduki oleh Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan Jakarta yang masing-masing menduduki posisi ketiga dan keempat.

Hasil itu dihitung berdasarkan statistik ekonomi dan penelitian ACI terhadap 925 pelaku bisnis di 34 provinsi di Indonesia. Ada tiga kategori utama yang dinilai ACI dalam riset pada April hingga September 2017 tersebut, yakni attractiveness to investor, business friendliness, dan competitive policies.

Terpuruknya tingkat kemudahan berbisnis di Sumsel itupun dinilai Herman Deru bukan prestasi yang gemilang tetapi memalukan. Karenanya, dikutip dari terassumsel.com, Herman Deru mengajak semua pihak bersatu untuk mengurus daerah ini dengan benar.

Masih dari sumber yang sama, Bupati OKU Timur dua periode itu menyatakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota tak boleh tinggal diam, harus ada upaya strategis untuk memberikan kemudahan berbisnis. Salah satunya dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi.

Yaitu, reformasi regulasi dan kontrol ketat implementasinya, kemudahan perizinan, kecepatan pelayanan dan keadilan perlakuan. Menurut cagub yang sudah diusung PAN, Nasdem dan Hanura ini tidak boleh ada itu pungutan liar, sogokan, suap dan sejenisnya, titipan, katebelece dan backing (beking-bekingan, red).

Deru yang juga berpengalaman sebagai pengusaha ini menjelaskan, para investor tidak hanya memerhatikan persoalan regulasi tetapi juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur, SDM, potensi pasar dan efektivitas biaya. Bobot reformasi regulasi mungkin hanya menyumbang 20 persen dari skor indeks kemudahan berbisnis itu.

Menurutnya, yang tak kalah penting adalah sisi daya tarik bagi investor (attractiveness to investor) dan keramahan bisnis (business friendliness), pangsa pasar domestik, produktivitas tenaga kerja, dan ketersediaan infrastruktur transportasi logistik.

Deru menutup pernyataanya dengan menekankan pentingnya pemerintah daerah menjaga ketahanan energi, perlindungan UMKM, percepatan pembangunan listrik, e-commerce. Menurutnya, bisnis kekinian harus didukung infrastruktur kekinian. Kemudian internet cepat dan murah harus jadi perhatian juga. Ini penting bagi Sumsel.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline