Penolakan ketua DPD Partai Hanura Sumatra Selatan, Mularis Djahri atas Keputusan DPP mendukung Pasangan Calon Gubernur Sumsel Herman Deru-Mawardi Yahya tidak mengurangi kekuatan hukum yang berlaku.
Tanpa mendapat dukungan dari DPD sekalipun, DPP bisa mendaftarkan Pasangan Calon HD-MY ke KPUD. Karena merujuk pada KPU No 3 Tahun 2017, DPP yang memiliki wewenang untuk membubuhkan tandatangan sebagai bentuk pengesahan dukungan partai kepada calon tertentu.
Masih merujuk pada aturan yang sama, justru DPP bisa memberikan impeachment kepada Mularis Djahri karena menolak keputusan DPP. Karena dalam memutuskan mengusung calon gubernur adalah wewenang DPP, DPD Provinsi hanya bisa mengusulkan, pada akhirnya siapa yang diusung adalah wewenang DPP. Setelah DPP memutuskan, DPD mau tidak mau harus mengikutinya, kalau tidak harus siap-siap diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua DPD.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Partai Hanura memutuskan mengusung Pasangan Herman Deru--Mawardi Yahya di Pilgub Sumsel 2018 mendatang. Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Korwil Sumsel Babel DPP Partai Hanura Fauzi H Amro, pada Selasa (9/12/17).
Menurut Fauzi, Ketum Oesman Sapta dan Sekjen Syarifuddin Suddig sudah menandatangani SK dukungan kepada saudara Herman Deru-Mawardi Yahya untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dengan SK No 48.
Menurutnya, ada dua alasan yang membuat Hanura menjatuhkan dukungan pada pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya. Pertama berdasarkan hasil lembaga survei yang kredibel di Pilkada Sumsel, dan alasan kedua karena komitmen pasangan ini yang siap membesarkan Partai Hanura.
Sehari setelahnya, Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Mularis Djahri menolak keputusan DPP tersebut. Menurutnya, hingga saat ini Partai Hanura masih mendukung Dodi Reza Alex sebagai Calon Gubernur Sumsel. Pertanyaannya, benarkah Partai Hanura sebelumnya sudah resmi mendukung Dodi?
Sampai sebelum tanggal 19 Desember kemaren, Partai Hanura belum memutuskan siapa calon gubernur yang didukung untuk Pilgub Sumsel 2018 mendatang. Telah mendukung Dodi hanyalah klaim Mularis, karena di Pilkada Kota Palembang, Golkar partainya Dodi mendukung Mularis. Jadi bisa diduga klaim dukungan Partai Hanura oleh Mularis terhadap Dodi hanya sebagai bentuk mahar politik.