Lihat ke Halaman Asli

Anshar Aminullah

Pengamat, Peneliti, Akademisi

Korelasi Perspektif Maximilian Weber Pada Perubahan Sosial di Indonesia

Diperbarui: 30 Juli 2024   07:27

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sumber foto: wikipedia.org

Tak bisa kita pungkiri memang, bahwa abad ini memang disebut abad komunikasi massa. Komunikasi telah mencapai suatu tingkat dimana orang mampu berbicara dengan jutaan manusia secara serentak dan serempak.

Teknologi komunikasi muktahir telah menciptakan apa yang disebut dengan "publik dunia". Keberhasilan  pendaratan manusia  di bulan dan di planet lainnya, serta peristiwa apapun dibelahan dunia ini dapat disaksikan secara langsung tanpa membutuhkan jeda waktu berhari-hari. Bersamaan dengan itu pula, perkembangan teknologi komunikasi ini, meningkat pula kecemasan tentang efek media massa terhadap khlayaknya. 

Disisi lain, Upaya demokratisasi teknologi informasi (menurunnya digital skills gap, membaiknya distribusi akses internet dan terjadinya digital cohesion), belum tentu akan menyelesaikan masalah social division. Hal tersebut karena algoritma dari invensi dalam platform pada internet adalah buatan manusia yang tidak bebas nilaiS

Seperti kita pahami bersama, Konsep birokrasi Max Weber yang legal rasional, diaktualisasikan di Indonesia dengan berbagai kekurangan dan kelebihan seperti terlihat dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi itu sendiri akan timbul jika terjadi interaksi khususnya antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi.

Di Era digital, Birokrasi sebagai regulator, pelaksana kebijakan, monitoring dan koordinasi pelaksana kebijakan cepat atau lambat  wajib mengikuti perkembangan yang ada. di Indonesia terjadi reformasi birokrasi dan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tata kelola pemerintahan telah mengalami perkembangan yang sangat bagus. Pembenahan dilakukan pemerintah pada berbagai sektor termasuk saat rekruitmen aparatur sipil negara (ASN) dengan berbasis komputer. 

     Selain itu juga, mulai bermunculannya apa yang dinamakan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya untuk mempermudah pengurusan berbagai izin dalam area satu atap. Hingga di pelayanan  perizinan pun, pemerintah telah  melakukan penyederhanaan pengurusannya melalui sistem one single submission (OSS). Sistem registrasi modern, cepat dengan data terpadu yang cukup efektif terbukti cukup banyak memangkas rantai birokrasi.

Pemangkasan  sumber daya manusia di jajaran birokrasi ini akan menjadi dampak serius khususnya bagi SDM yang boros, dan tidak efisien. Kemudian adanya konsekuensi lain yang bisa terjadi, digitalisasi birokrasi ini memang akan menjadi ancaman khususnya yang terkait dengan pemborosan sumber daya manusianya.

Namun demikian, efisiensi sebagai akibat dari era digitalisasi ini tentu merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Pemborosan akibat terlalu besarnya sumber daya manusia yang tidak efektif tentu akan membawa dampak kurang menguntungkan bagi perbaikan sistem birokrasi yang efektid dan berdaya guna. Mau tidak mau, birokrasi harus juga beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Daftar Acuan

Castells, Manuels , 2009 -- Communication in The Digital Age . New York  : Oxford University Press Inc

Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline