Kanwil Kemenkumham Sulteng Terima Pendampingan Penyusunan LKIP Oleh Itjen

Palu, (14/12) Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia tengah melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah.

Tim pendamping dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang dipimpin oleh Erbata Sri Muliatini selaku Pengendali Teknis bersama Tim tengah Melakukan pendampingan pada hari selasa yang digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Muh. Said, bersama Kepala Subbagian Pelaporan dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI.

kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memberikan dukungan teknis kepada instansi pemerintah di daerah.

Pendampingan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk evaluasi terhadap sistem pengelolaan data, penilaian terhadap pencapaian target, dan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaporan kinerja. Selain itu, tim dari Inspektorat Jenderal juga memberikan penyuluhan terkait standar pelaporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bagian Program, Muh. Said, menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan apresiasi atas dukungan Inspektorat Jenderal. "Pendampingan ini sangat penting bagi kami sebagai upaya untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di wilayah Sulteng. Kami berharap, hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam menyusun laporan kinerja yang lebih baik dan transparan," ujar Muh. Said.

Pendampingan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di Kanwil Kemenkumham Sulteng. Inspektorat Jenderal Kemenkumham terus berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan serupa di berbagai wilayah di Indonesia guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.