Lihat ke Halaman Asli

Annisya Farah

Kota Kediri

Pengangguran Kala Pandemi Covid-19 Menghambat Perwujudan SDGs 2030

Diperbarui: 29 Maret 2021   11:36

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Banyak orang yang memerlukan Pekerjaan, namun tidak sebanding jumlahnya dengan lapangan pekerjaan yang ada.

Covid-19 sudah lebih dari satu tahun berlalu di seluruh penjuru dunia, namun dampaknya masih terasa hingga saat ini. Salah satu sektor yang terdampak Pandemi Covid-19 adalah sektor ekonomi. Hal tersebut tentunya dapat menghambat terwujudnya SGDs 2030 yang telah berlaku mulai tahun 2016. SDGs yang memiliki tema “Mengubah Dunia Kita : Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan memiliki 17 tujuan. Selain itu, SDGs juga memiliki 169 target yang merupakan rencana aksi global dari tahun 2016 hingga 2030. 

Tampaknya 17 tujuan dan 169 target tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan saat ini. Keadaan dunia yang dilanda Pandemi Covid-19 ini dirasa menjadi penghalang besar untuk mewujudkan SDGs 2030. Pada SDGs tujuan nomor delapan tentang “Pekerjaan Layak dan Pemerataan Ekonomi”, menjadi salah satu tujuan yang sangat sulit perwujudannya. Di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan tetapnya. hal tersebut terjadi dikarenakan tidak sedikit perusahaan yang merugi karena biaya produksi yang tak sebanding dengan hasil pendapatan. 

Banyak orang yang terpaksa harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kerugian perusahaan. Adanya PHK tentu saja mempengaruhi angka pengangguran yang semakin meningkat. Orang-orang usia angkatan kerja yang seharusnya bekerja sesuai dengan porsinya terpaksa mengalami pengangguran. Selain itu, banyak pula angkatan kerja yang bekerja namun pekerjaan tersebut tidaklah layak. Hal ini dikarenakan para pekerja masih banyak yang merasakan kesulitan pemenuhan kebutuhan pokoknya. 

Kerugian juga terjadi pada para petani, khususnya petani padi yang mengalami penurunan harga pada hasil panennya. Adanya berbagai bantuan yang utamanya berupa non-tunai mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap beras. Bantuan non-tunai yang salah satunya berisi kurang lebih 100Kg atau 1 Kwintal beras, membuat masyarakat tidak perlu repot untuk membeli beras lagi. Namun hal tersebut menyusahkan para petani karena hasil panen yang kurang diminati oleh masyarakat. Faktor cuaca yang kurang mendukung juga membuat tanaman padi mengalami kerusakan dan gagal panen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidomulyo, Semen, Kediri, bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dinilai kurang efektif. Banyak bantuan yang ternyata kurang tepat pada sasaran, yakni masyarakat dekan ekonomi cukup bahkan keatas masih ada yang menerima bantuan. Lain halnya dengan masyarakat kondisi ekonomi kebawah yang seharusnya memiliki hak lebih atas bantuan tersebut. Menurut Bapak Dayat selaku Kepala Desa Sidomulyo, pemerintah lebih baik membuka pabrik atau lapangan pekerjaan lain yang layak dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Berbagai permasalah yang telah dikemukakan tersebut di atas dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan SDGs 2030. Apabila 17 tujuan dan 169 target dari SDGs ingin segera tercapai, maka perlu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi pada setiap kebijakan atau keputusan yang telah dibuat. Evaluasi yang dilakukan pada setiap kebijakan atau keputusan perlu untuk dilakukan agar kedepannya dapat menjadi lebih baik.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline