Sejak awal tahun 2020, tepatnya awal bulan Maret lalu, Pandemi Covid-19 mulai menyebar di sejumlah wilayah Indonesia. Dari hari ke hari, korban semakin meningkat.
Terkait hal ini, pemerintah menerapkan aturan social distancing dan menghimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah serta menerapkan pola hidup sehat.
Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan darurat sipil, tetapi kebijakan ini menuai berbagai tekanan dan kritikan dari masyarakat, sehingga pemerintah pun mencabut status darurat sipil.
Sebagai gantinya, presiden mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun dalam keberjalanannya, PSBB menuai berbagai kritikan juga, jumlah korban tetap naik setiap harinya, bahkan hingga hari ini penambahan jumlah kasus kian meningkat tajam.
Pemerintah tampak lamban mengambil solusi, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan malah membuat rakyat bingung dan geram. Mulai dari kenaikan iuran BPJS, harga BBM yang tidak turun, aturan PSBB yang tidak konsisten, hingga tarik-ulur larangan mudik. Hingga akhirnya pemerintah merancang ide baru, yakni new normal, sebuah tatanan hidup baru dalam beraktivitas dengan dalih memulihkan perekonomian bangsa. Padahal angka kasus Covid-19 belum menurun dan Indonesia masih jauh dari kriteria aman untuk memberlakukan new normal.
Walaupun telah mendapat kritik dari banyak kalangan, pemerintah tetap perlahan melakukan usaha untuk mengarah pada skema new normal tadi, hal ini dapat dilihat dengan dibukanya kembali operasional moda transportasi dan pelonggaran PSBB.
Sekarang pun ramai di media massa foto dan video kerumunan masyarakat hingga mall-mall yang kembali dibuka serta suasana kemacetan di jalan raya.
Sementara itu kasus baru tetap semakin meningkat. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, mengatakan terhitung sejak 22-23 Mei 2020 kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 949 orang. Adapun jumlah kasus per tanggal 31 Mei 2020 mencapai 26.473 kasus.
Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19 usai Hari Raya Idul Fitri. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan selama merayakan lebaran.
Wakil Ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaidi juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi seusai lebaran. Mengingat masa inkubasi virus corona sekitar dua pekan, maka setidaknya dua pekan setelah lebaran sudah harus ada hasil evaluasi sehingga bisa disusun kebijakan lebih lanjut.
Namun, pada faktanya pemerintah tampak tak merespon untuk membuat kebijakan antisipasi memutus rantai penyebaran virus. Pemerintah hanya berfokus untuk persiapan skema new normal.