Awalnya mau ikutan lomba blog "andai aku menjadi ketua KPK", tapi setelah dilihat lagi rasanya tidak enak dengan teman-teman lain yang tidak memiliki sarana twit-twit. Untuk twit-twit kan butuh extra uang, paling tidak beli pulsa, itu pun jika HP mumpuni alias agak bagus dikit. Mereka yang di daerah tidak boleh ikut lomba ini, pasti syarat twit-twit tidak mungkin terpenuhi. Syaratnya cukup sulit dan ribet, mesti joint kesini dan kesitu, ikut ini dan itu. Terkesan plih kasih dan bukan mengangkat isu anti korupsinya, tapi mengangkat twit-twitnya dan pesan sponsor.
Setelah googling, ternyata pada umumnya lomba anti korupsi wajib menggunakan twitter, ini bisa diartikan bahwa sosialisasi anti korupsi hanya untuk pengguna twitter. Ada dua tafsiran disini, tafsiran rakyat jelata dan tafsiran kalangan menengah keatas. Untuk saya yang kategori rakyat jelata merasa senang, karena tidak perlu lagi sosialisasi permasalahan anti korupsi. Sebagai rakyat jelata memang bingung darimana remaja SMA yang orang tuanya biasa-biasa saja bisa memiliki Be Be atau Apa tuh namanya yang digeser-geser pakai jari bisa gerak? Acungan jempol buat panitia anti korupsi, sangat jitu dan cerdas.
Mungkin bila jadi golongan menengah keatas lain lagi berpikirnya, pastinya semua dianggap sudah familiar dengan twit-twit, fb, internetan. Media twitter lebih cepat dan handal untuk menyebar informasi kesegala arah, dari sabang sampai merauke. Lagian lumayan lah, media twit-twit bisa mendatangkan duit bila kliknya banyak dari sang sponsor. Kaum kelas bawah tidak boleh bicara masalah korupsi, tabu dan harus belajar dari buku saja, ya paling tidak lihat dikoran atau di televisi sajalah. Pengguna twit-twit pastinya lebih oke jika berbicara masalah anti korupsi dan lebih cepat mendapat tanggapan.
Kenapa ini ditulis? Karena dulu pernah ikut lomba yang pesertanya tidak harus twit-twit, bukan tidak berkelas pelaksana lomba itu, tepatnya Masyarakat Transparansi Indonesia yang menjadi pelaksana, didukung oleh beberapa penggerak anti koruptotr Indonesia. Saya lebih salut dengan model sosialisasi yang digunakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia saat mengadakan Lomba Anti Korupsi, mereka tidak hanya menggunakan internet, tapi masih menggunakan pamflet yang disebar keseluruh pelosok (ke sekolah-sekolah). Lomba saat itu untuk kalangan pelajar tingkat SMTA. Semua bisa ikut tanpa terkecuali, meskipun pendaftaran melalui email. Masih wajar jika harus menyisihkan uang saku sekolah buat ke warnet, masih wajar lah.
Coba sekarang, siapa yang ikut lomba anti korupsi yang wajib menggunakan twitter. Apakah kalangan yang tidak menggunakan twitter, yang tidak sempat atau gaptek meski punya Ipad bisa ikut? Jawabannya ya tidak bisa ikut. Sebagian dari mereka mungkin ingin ikut serta, tapi tidak memiliki perangkat untuk twit-twit, jadi batal. Coba lihar adakah peserta dari Indonesia Timur? Adakah peserta dari Sabang (Aceh)? Apakah peserta yang tidak twit-twit bisa ikut serta pada lomba anti korupsi " Andai Aku Jadi Ketua KPK"
Padahal satu faktor penyebab tindak korupsi adalah faktor dendam kesumat latar belakang hidup susah, lantas mendapat kesempatan. Ini sebaiknya dipertimbangkan oleh pegiat anti korupsi yang menggadakan even lomba anti korupsi, libatkan mereka yang tidak twit-twit, sosialisasikan mereka yang tidak twit-twit tentang sekelumit permasalahan korupsi. Paling tidak, ada sedikit kepedulian bagi kaum gaptek atau kaum yang tidak memiliki sarana itu untuk berpartisipasi pada lomba anti korupsi.
Selamat bagi pengguna twitter, karena bisa berpartisipasi dan menjadi perhatian dalam lomba anti korupsi yang diadakan oleh KPK dan pegiat anti korupsi lainnya. Mau protes? Silahkan ajukan ke panitia lomba..terima kasih.
