Lihat ke Halaman Asli

Pak Jokowi Perlu Revolusi Mental

Diperbarui: 29 Oktober 2016   14:05

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Revolusi Mental, sumber gambar : piyunganonline.org

1 tahun Jokowi-JK penuh pujian karena masih baru "belajar berjalan", tahun kedua mulai terlihat hasil kerjanya, dan sayangnya mulai terlihat pula bahwa fokus pemerintahan ini belum menyentuh ke kualitas, hanya ke kuantitas fisik seperti pemerintahan2 sebelumnya.

Langsung saja to the point, hal2 mendasar yang belum tersentuh :

1. 50.000 Puskesmas (Cermin Pelayanan Kesehatan)

Ini adalah janji Jokowi yang ini sudah diingatkan berulang kali oleh Fadli Zon, bahkan sangking cintanya kepada Jokowi, FZ makin kreatif aja sajak-sajaknya hahaha. Puskesmas jelas ujung tombak pelayanan kesehatan kepada rakyat, angka 50ribu puskesmas ini meski tidak bisa terwujud semua, setidaknya ada program dan progress menuju kesana.

  • Hingga saat ini tidak ada perbaikan kebijakan yang nyata untuk mengatasi problem2 yang ada selama bertahun-tahun :
  • Dokter tetap kurang = Kuliah kedokteran tetap mahal dan dipersulit = tidak ada langkah nyata untuk mencetak ribuan dokter umum dan spesialis baru
  • Alat2 kesehatan mahal  =  tetap dipajaki seperti barang mewah 30%, ini hanya perlu 3 menit untuk tandatangan  mengubah kebijakan, tapi tidak dilakukan
  • Akses obat minim, tidak merata dan tidak adil = Obat-obatan generik belum semua masuk Indonesia, apalagi masuk BPJS, akses obat masih dikuasai pasar paten, stok obat juga kacau balau tidak tersedia di lapangan
  • Suap dan permainan mafia obat tetap berkeliaran
  • Obat palsu dan makanan berbahaya tetap bertebaran tanpa langka nyata
  • Harga ROKOK tetap murah = padahal bila mahal dan terjadi subsidi silang, maka kita punya budget berlebih untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara drastis, bahkan setara negara tetangga

2. Wajib Belajar 9 Tahun (Pelayanan Pendidikan)

Hanya program Kartu Indonesia Pintar yang dijalankan = program bagi-bagi duit alias "pencitraan" yang pelaksanaannya tidak jelas apakah dipakai untuk sekolah/tidak. Plus program bela negara yang juga tidak jelas apa efek dari training yang hanya 1 bulan? Selain menghabiskan anggaran?

Sangat disayangkan, siapapun menteri pendidikannya, karena anggaran pendidikan adalah yang tertinggi di APBN, tetapi tetap saja kurang ada gebrakan, padahal banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya :

  • Perluas akses internet hingga tingkatan semua kantor desa dan sekolah, bekerja sama dengan kememinfo (kerja sama dengan balon google tidak jelas juga)
  • Buat materi interaktif digital sebanyak-banyaknya, sehingga bisa didownload di kantor/sekolah desa dan diakses secara offline bagi siapa saja
  • Sejuta sabak/gadget bagi anak-anak miskin dengan konten terkendali

FOKUS UTAMA dalam pendidikan harus di PEMERATAAN akses materi pendidikan dan buku digital. Semua anak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses konten pendidikan secara gratis dari tingkat PAUD hingga kuliah dari mana saja dan kapan saja. Bukan fokus ke bangunan2 sekolah yang megah2, dll yang hanya berebut duit proyek.

3. Lapangan Pekerjaan

Sangat heran dengan kebijakan pemulangan TKI, apalagi ditengah krisis ekonomi dunia seperti ini, seharusnya TKI justru digenjot habis-habisan, kalau perlu jemput bola yang pengangguran di "paksa" kerja ke luar negeri semua.

Hanya karena rasa gengsi tidak jelas,akhirnya tidak bisa menerima realita bahwa memang sebagian besar rakyat masih lulusan SD-SMP kesalahan masa lalu, pura-pura kaya dan pintar, serta menghibur diri kita negara besar dll.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline