Mempertanyakan Netralitas Nurdin Halid dan Hajriyanto Thohari di Munaslub Golkar

[caption caption="Hajriyanto Thohari si 'Golkar Putih' (koleksi foto BeritaSatu)"][/caption]Rapat pleno DPP Partai Golkar pada 7 April 2016 lalu telah memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Denpasar-Bali, 7 Mei 2016. Meskipun kemudian diralat dan diundur menjadi 17 Mei 2016. Rapat pleno juga memutuskan kepanitiaan; Theo Sambuaga sebagai ketua penyelenggara, Nurdin Halid dan Agun Gunandjar sebagai ketua dan sekretaris pengarah, Zainuddin Amali dan Erwin Aksa sebagai ketua dan sekretaris pelaksana. Banyak pertentangan namun palu sudah kadung diketuk.

Munaslub 2016 ini adalah ajang rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik internal yang sudah berlarut-larut antara kubu munas Bali dan kubu munas Ancol. Kini, tiada lagi kubu-kubuan, semua kembali menjadi satu. Tujuannya pun satu; mengumpulkan faksi-faksi yang berserak dan menyusun kembali soliditas yang lama hilang. Suatu keniscayaan bila secara serius dilaksanakan semua kader Golkar. Karenanya, diperlukan netralitas dalam pelaksanaan munaslub yang akan dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan sejarah Golkar ke depan.

Berbicara masalah netralitas, ada keraguan di hati sebagian besar kader loyal Golkar terkait terpilihnya kembali Nurdin Halid (NH) sebagai ketua pengarah. Karena, jika mau dirunut NH lah sumber segala kekacauan yang terjadi di Golkar saat ini. Sebagai orang baru yang masuk lewat adik kesayangan Aburizal Bakrie (ARB); Nirwan Dermawan, NH tiba-tiba menjadi orang yang memiliki kekuasaan besar di Slipi. Seperti sudah kita ketahui bersama, aksinya di Munas Bali akhirnya memicu munculnya Munas Ancol dan Golkar pun terbelah hingga tingkat terendah; pengurus kecamatan dan desa.

Kini, Nurdin Halid kembali menjadi ketua panitia pengarah. Kita hanya bisa berharap NH tak mengulangi kesalahan yang sama dengan mengulang modus serupa untuk mendesain munaslub yang tidak demokratis. Sayangnya, sejak awal NH kembali membuat blunder dengan mendukung salah satu kandidat calon ketua umum; Idrus Marham, sekretaris jenderal (sekjen) DPP Partai Golkar periode 2009-2014. Ini diakui baik oleh NH maupun Idrus dalam berbagai kesempatan. NH mengaku mendukung Idrus dan sebaliknya dalam berbagai kesempatan Idrus mengklaim NH adalah bagian dari tim suksesnya. Inilah perlunya dipertanyakan netralitas NH.

Sementara, si “Golkar Putih” Hajriyanto Thohari juga ikut-ikutan fenomena memihak ini. Mantan Wakil Ketua MPR ini terkenal dengan kenetralannya, kini mendukung salah satu kandidat calon ketua umum yang baru saja deklarasi; Priyo Budi Santoso (PBS). Alasannya? Klise! Menurut Hajri PBS dianggap bersih, tak pernah tersangkut korupsi secara legal formal. Tak pernah jadi terdakwa, tersangka atau sekedar jadi saksi. Sepertinya Hajri sedang memakai kacamata kuda, karena PBS ini sarat terkait korupsi. Sebut saja menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Pusdiklat Bapeten. Dan yang lebih terang benderang adalah keterkaitannya dengan kasus korupsi pengadaan Alquran.

Terlepas dari itu, ketidaknetralan NH sebagai ketua panitia pengarah dan Hajri sebagai ketua Komite Etik patut dipertanyakan di tengah upaya ARB menyajikan munaslub yang demokratis sebagai ajang regenerasi pimpinan Beringin. Pilihannya jelas 2; membuang jauh-jauh keberpihakan dan mundur dari posisinya sebagai tim sukses salah satu kandidat atau sesegera mungkin meninggalkan jabatannya dalam kepanitiaan munaslub. Saya rasa NH dan terlebih Hajri masih memiliki hati nurani untuk melakukannya demi munaslub yang lebih baik. Kita tunggu saja ke depannya.