Lihat ke Halaman Asli

Apa Perlunya Pemerataan Pendidikan?

Diperbarui: 21 Agustus 2023   19:16

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Tak terhitung sudah ratusan bahkan ribuan infrastruktur dibangun. Ratusan miliar hingga triliunan uang, baik uang negara maupun yang menjadi hutang negara dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan dampak dari hal ini sudah kunjung mendapatkan hasil, hal ini dibuktikan dengan masuknya Indonesia di jajaran G20 dan mendapat peringkat ke-102 secara PDB-PPP sebesar US$ 15,855.

Jauh dari ekonomi, mari bicara mengenai pendidikan. Saat ini Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan metode pembelajaran terbaru, yang kita kenal sebagai Kurikulum Merdeka. 

Program Merdeka Belajar ini memiliki metode yang sangat berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karena program ini memiliki titik berat pada kebebasan brekreativitas dalam melakukan kegiatan belajar mengajar atau KMB. Terlihat mudah, tapi nyatanya merumitkan pekerjaan baik guru maupun peserta didik. Bagaimana tidak karena harus melewati berbagai tahapan siklus, penyamaan prinsip, dll. Tak hanya itu, Merdeka Belajar ini sangat menonjolkan teknologi dalam prosesnya contohnya saja Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Untuk mensukseskan program unggulan terbaru ini, dibutuhkan banyak sekali komponen-komponen pendukung, seperti infrastruktur yang memadai, dari segi bangunan sekolah maupun akses jalannya, akses internet, sarana prasarana sekolah, dan masih banyak lagi. Yang di mana semua akses ini sudah tersedia dengan sangat cukup di pulau Jawa. Sedangkan di pulau luar Jawa, akses-akses ini masih jarang ditemui keberadaannya.

Jika pemerintah memaksakan untuk memeratakan akses pendidikan, sebaiknya jangan gegabah. Tengoklah dulu pekerjaan-pekerjaan yang didepan mata. Sekarang saja pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemulihan dan peningkatan ekonomi untuk mendongkrak pendapatan serta rangking negara. Dan upaya pertumbuhan ini akan terus menjadi fokus utama. Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki pekerjaan yang tak kunjung selesai sampai sekarang, yaitu pengerjaan proyek IKN yang tentunya dananya juga mayoritas dari dukungan asing dan masih belum ada kejelasan sampai kapan selesai pengerjaannya.

Namun nyatanya, tidak hanya perihal dana saja yang akan menjadi sebuah kendala yang berarti, tetapi ada satu komponen pendidikan utama yang menjadi batu sandungan. Dalam konteks pemerataan pendidikan, nyatanya juga butuh tenaga pendidik yang tidak hanya banyak tetapi juga berkualitas, adaptif, serta kreatif. Menurut catatan Kemendikbudristek tahun 2022, menunjukkan kekurangan guru di Indonesia mencapai 781 ribu. Ditambah dengan fakta, bahwa ternyata guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17 persen dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum siap untuk melakukan pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Pun nantinya juga akan menjadi suatu masalah tambahan baru jika pemerataan akses pendidikan nyatanya masih belum bisa berhasil mencetak generasi penerus bangsa yang maksimal dan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Karena nyatanya, SDM atau sumber daya manusia di setiap lokasi memiliki karakter yang berbeda-beda, dan pemerintah tidak bisa memaksakan pemerataan pendidikan di kota besar dan yang di daerah-daerah lainnya.

Pemerintah masih punya banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu daripada fokus terhadap hal-hal yang tidak terlihat hilalnya. Untuk mengerjakan proyek tersebut, dibutuhkan dana yang sangat tidak sedikit, dan waktu yang tidak bisa dibilang singkat. Dengan demikian, akan lebih dari cukup dengan memusatkan kegiatan pendidikan di pulau-pulau yang memiliki infrastruktur yang sudah memadai sehingga tidak perlu menggelontorkan banyak dana lagi untuk investasi pendidikan yang mungkin nantinya hanya akan menjadi suatu kesia-siaan belaka. Karena jika dikejar pun, pada tahun Indonesia Emas 2045, yang dimana kita hanya memiliki waktu sebanyak 23 tahun lagi, hasilnya toh juga pasti belum terlihat. Maka dari itu akan lebih maksimal jika akses pendidikan difokuskan di pulau jawa yang sudah terbukti berhasil mencetak generasi bangsa yang sesuai dengan cita-cita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023, Mei 30). Latar Belakang Kurikulum Merdeka. Merdeka Mengajar. Retrieved Agustus 21, 2023, from https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/ 

tempo.co. (2019, March 9). Konsistensi Menghasilkan Guru yang Kompeten untuk Akselerasi Pencapaian Target SDGs. tempo.co. Retrieved August 21, 2023, from https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1755570/konsistensi-menghasilkan-guru-yang-kompeten-untuk-akselerasi-pencapaian-target-sdgs 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline