G30S/PKI, Mengungkapkan Fakta yang Terlupakan

Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) pada tahun 1965 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki dampak signifikan dalam bidang komunikasi dan sosiologi. 

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melancarkan kampanye propaganda besar-besaran. Media massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan film digunakan untuk menyebarkan narasi bahwa PKI bertanggung jawab atas percobaan kudeta tersebut. 

Salah satu contoh penggunaan media untuk membentuk opini publik dan memperkuat legitimasi rezim adalah film "Pengkhianatan G30S/PKI" yang diwajibkan untuk ditonton di sekolah-sekolah. 

Propaganda anti-PKI ini menciptakan polarisasi yang mendalam dalam masyarakat, menyebabkan banyak orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI mengalami stigma sosial, diskriminasi, bahkan kekerasan, yang mengakibatkan ketegangan sosial yang bertahan lama.

 Jutaan orang ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses hukum yang jelas, kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi mereka. Rezim Orde Baru juga menerapkan pengawasan ketat terhadap komunikasi dan aktivitas sosial masyarakat, membatasi diskusi politik dan perdebatan publik, serta menekan segala bentuk oposisi, menciptakan budaya takut dan kontrol sosial yang kuat. 

Organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok mahasiswa dan LSM, diawasi ketat untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap subversif. 

Narasi sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan disebarluaskan melalui media massa memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan memori kolektif, dengan generasi yang tumbuh di bawah Orde Baru memiliki pemahaman tertentu tentang peristiwa G30S/PKI berdasarkan narasi ini. 

Setelah reformasi 1998, narasi ini mulai dikritisi dan dibuka kembali, memungkinkan munculnya berbagai perspektif baru yang lebih beragam tentang peristiwa tersebut. 

Peristiwa G30S/PKI menunjukkan bagaimana komunikasi dan sosiologi saling berkaitan dalam membentuk dinamika politik dan sosial sebuah bangsa, dengan propaganda, kontrol sosial, dan rekonstruksi narasi sejarah memainkan peran dalam membentuk persepsi publik dan struktur sosial masyarakat.